Kompas.com - 24/03/2020, 15:20 WIB
Petugas mempersiapkan alat untuk menyemprotkan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas mempersiapkan alat untuk menyemprotkan cairan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020). Kegiatan ini untuk meminimalisir penyebaran penyakit akibat virus Covid-19 di Lapas Cipinang.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta segera menata lembaga pemasyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 mengingat mayoritas lapas di Indonesia mengalami overkapasitas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsyi menyatakan, kepadatan lapas rentan menyebabkan penyebaran virus Corona.

"Dengan kepadatan yang extra seperti itu tentunya akan sangat rentan dalam penyebaran Corona. Tentunya langkah antisipatif harus segera diambil," kata Aboebakar dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Ditjen PAS Instruksikan Penyemprotan Disinfektan di Seluruh Rutan dan Lapas

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR itu mencontohkan Lapas Cipinang yang kini dihuni 3.955 warga binaan meskipun kapasitasnya hanya menampung 366 orang.

Berkaca dari itu, menurut Aboebakar, perlu ada pembatasan kunjungan di tiap lapas supaya tidak ada carrier yang membawa virus ke dalam lapas.

Kedua, perlu ada menjaga kebersihan dalam lapas dengan menyemprotkan disinfektan dan mengatur pola hidup sehat untuk semua penghuni lapas.

Ini adalah bagian dari langkah pencegahan penyebaran corona dalam lapas.

"Ketiga, petugas dan penghuni lapas secara berkala perlu di cek suhu tubuhnya. Hal ini untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat dan tidak demam tinggi, tidak pula menunjukkan gejala lain dari Corona," ujar Aboebakar.

Keempat, kata Aboebakar, para sipir dan petugas perlu mendapatkan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Baca juga: Ganti Kunjungan dengan Video Call, Kemenkumham akan Tambah Laptop di Lapas Cipinang

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Corona di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan itu salah satunya meniadakan kunjugan terhadap warga binaan yang diganti dengan memberi fasilitas video-call agar para warga binaan tetap dapat berkomunikasi dengan kerabatnya.

"Kunjungan sementara disetop. Ini murni demi mencegah penyebaran Covid 19. Gantinya dengan video call sebagai solusi pelayanan hak kunjungan WBP," kata Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Yunaedi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2020).

"Jangan karena isu corona, pembatasan kunjungan tanpa solusi. Pastikan kondisi kondusif karena sudah banyak yang terjangkit," ucap dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Nasional
Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Nasional
Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Tanah Air Bertambah 4.952 dan Klaim Pemerintah soal Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
TNI AL Bongkar Penyelundupan 100 Kg Narkoba di Perairan Muara Sungai Asahan

TNI AL Bongkar Penyelundupan 100 Kg Narkoba di Perairan Muara Sungai Asahan

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Kendalikan Covid-19, Kasus Aktif Turun

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Kendalikan Covid-19, Kasus Aktif Turun

Nasional
Fakta Terbaru Jozeph Paul Zhang, Nama Asli Terungkap hingga Mengaku Sudah Bukan WNI

Fakta Terbaru Jozeph Paul Zhang, Nama Asli Terungkap hingga Mengaku Sudah Bukan WNI

Nasional
Mensos Risma Akan Berikan Santunan kepada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Mensos Risma Akan Berikan Santunan kepada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Nasional
Jozeph Paul Zhang Mengaku Sudah Lepas Status WNI

Jozeph Paul Zhang Mengaku Sudah Lepas Status WNI

Nasional
Kelanjutan Vaksin Nusantara, KSAD, Menkes, dan BPOM Teken Nota Kesepahaman

Kelanjutan Vaksin Nusantara, KSAD, Menkes, dan BPOM Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Ketika Hasto Berkontemplasi tentang Megawati dan Dewi Cinta

Ketika Hasto Berkontemplasi tentang Megawati dan Dewi Cinta

Nasional
Berlaku Mulai 20 April, Ini yang Harus Diketahui soal PPKM Mikro 25 Provinsi

Berlaku Mulai 20 April, Ini yang Harus Diketahui soal PPKM Mikro 25 Provinsi

Nasional
Mudik Lebaran Dilarang, Menag: Kita Tak Akan Kehilangan Pahala Apa Pun

Mudik Lebaran Dilarang, Menag: Kita Tak Akan Kehilangan Pahala Apa Pun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X