Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2020, 15:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung keputusan pemerintah dan Komisi X DPRI RI meniadakan Ujian Nasional atau UN 2020.

Menurut KPAI, ini merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dan para guru dari penyebaran virus corona (Covid-19).

"Tentu saja ini kebijakan yang perlu diapresiasi karena sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Nadiem Pastikan Tak Ada Kendala Penerimaan Siswa Baru meski Tak Ada UN 2020

KPAI pun berharap pemerintah benar-benar meniadakan ujian dan bukan menggantinya dengan bentuk tes online yang dapat dikerjakan di rumah.

Menurut dia, meniadakan UN bukanlah masalah karena UN sudah tidak menentukan kelulusan dan tidak lagi dijadikan penentu siswa masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Jika memungkinkan, KPAI mendorong pengalihan biaya UN untuk upaya perlindungan sekolah dari penyebaran Covid-19.

Baca juga: Alasan UN 2020 Dibatalkan: Tak Ingin UN jadi Arena Penyebaran Covid-19

Hal ini, kata Retno, bisa diterapkan melalui program penyemprotan disinfektan sekolah secara berkala, pengadaaan alat pengukur suhu badan dan sabun pencuci tangan.

"Ini dalam upaya melindungi warga sekolah jika sekolah kembali diaktifkan," ujar dia.

Diberitakan, pemerintah memutuskan, UN 2020 dibatalkan mengingat wabah corona di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN, Selasa (24/3/2020), melalui video conference.

Baca juga: UN 2020 Ditiadakan, Sekolah Tetap Bisa Adakan Ujian Kelulusan Online

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat," kata Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Fadjroel menyebutkan, sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha.

Pembatalan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Jaksa: Loyalitas ke Ferdy Sambo Jadi Alasan Kuat Ma'ruf Ikuti Rencana Pembunuhan Yosua

Nasional
Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Dituntut 3 Tahun Penjara, Agus Nurpatria Dinilai Coreng Nama Baik Polri

Nasional
Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Mantan Kader PSI Rian Ernest Gabung ke Partai Golkar

Nasional
Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Nasional
Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, dan Demokrat di Lebak Bulus

Nasional
Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Nasional
KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

Nasional
Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Nasional
Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Nasional
KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

Nasional
Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.