UN 2020 Ditiadakan, Sekolah Tetap Bisa Adakan Ujian Kelulusan Online

Kompas.com - 24/03/2020, 14:31 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim menyinggung soal pendidikan karakter dan juga masalah bullying saat menghadiri Rakornas Bidang Kebudayaan di Jakarta (26/2/2020). DOK. KEMENDIKBUDMendikbud Nadiem Makarim menyinggung soal pendidikan karakter dan juga masalah bullying saat menghadiri Rakornas Bidang Kebudayaan di Jakarta (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, sebagai penggant Ujian Nasional ( UN) 2020 yang ditiadakan, sekolah bisa menjalankan berbagai opsi.

Nadiem menyebutkan beberapa opsi. Yang tidak boleh dilakukan adalah ujian tatap muka dalam ruang kelas.

"Tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas. Ini tidak boleh. Jadi ujian sekolah bisa diadministrasi, ada berbagai macam opsi," ucap Nadiem melalui siaran konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

"Sekolah bisa melakukan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau. Ataupun dengan angka dari lima semester terakhir. Itu opsi yang bisa ditentukan masing-masing sekolah," lanjut Nadiem.

Nadiem menambahkan, pelaksanaan ujian sekolah tidak harus mengukur ketuntasan seluruh kurikulum.

Sebab, dengan adanya kebijakan belajar dari rumah akibat pandemi Covid-19, proses belajar secara online disadari belum optimal.

Sehingga, bisa jadi ada sejumlah materi yang belum tersampaikan kepada seluruh siswa dan belum bisa diujikan.

Baca juga: Alasan UN 2020 Dibatalkan: Tak Ingin UN jadi Arena Penyebaran Covid-19

"Jadi kami tidak memaksakan bahwa ujian sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir ini yang terdampak oleh bencana Covid-19 dan terdisrupsi pembelajarannya," lanjut dia.

Nadiem sebelumnya menyatakan Ujian Nasional pada 2020 dibatalkan lantaran pemerintah mengedepankan kesehatan dan keamanan para siswa serta keluarga mereka di tengah wabah Covid-19.

"Kami telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kemendikbud, yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa kita. Dan tentunya juga keamanan keluarga mereka," kata Nadiem melalui sambungan konferensi video, Selasa (24/3/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X