Nadiem Pastikan Tak Ada Kendala Penerimaan Siswa Baru meski Tak Ada UN 2020

Kompas.com - 24/03/2020, 14:48 WIB
Petugas panitia menunjukan ruangan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Ciamis, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Sebanyak 337.211 siswa SMK yang berasal dari 2.840 sekolah se-Jabar yang akan mengikuti UNBK ditunda sementara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona di lingkungan satuan pendidikan. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIPetugas panitia menunjukan ruangan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Ciamis, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Sebanyak 337.211 siswa SMK yang berasal dari 2.840 sekolah se-Jabar yang akan mengikuti UNBK ditunda sementara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona di lingkungan satuan pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan tak ada kendala dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meski Ujian Nasional ( UN) 2020 ditiadakan.

Ia mengatakan, PPDB tetap bisa berjalan normal sebab proses pendaftaran sekolah saat ini berdasarkan zonasi.

Meskipun ada PPDB melalui jalur prestasi, proses tersebut tetap bisa berjalan karena bisa dilihat dari nilai rapor lima semester terakhir dan prestasi akademik dan nonakademik.

Baca juga: Ingin Daftar SD, Simak 7 Persyaratan pada PPDB 2020

"Jadinya sudah seharusnya berdasarkan area. Sisanya jalur prestasi itu menggunakan dua opsi yaitu akumulasi nilai rapor siswa tersebut selama lima semester terakhir atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah," ujar Nadiem melalui siaran konferensi video, Selasa (24/3/2020).

"Seperti menang-menang lomba atau partispasi dalam berbagai macam aktivitas dan lain-lain,"lanjut dia.

Baca juga: UN 2020 Ditiadakan, Sekolah Tetap Bisa Adakan Ujian Kelulusan Online

Adapun untuk kelulusan siswa, Nadiem mengatakan sekolah bisa mengadakan ujian kelulusan secara online atau meluluskan siswanya berdasarkan nilai dari lima semester terakhir yang diperoleh masing-masing siswa.

"Ini penting, bahwa pembatalan UN ini tidak harusnya, atau tidak berdampak pada penerimaan peserta didik baru baik untuk SMP dan SMA," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020.

Baca juga: DPR Sepakat UN 2020 Ditiadakan, Berikut Ini Alasannya...

Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respon Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha," kata Fadjroel.

Ia menambahkan peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19.

Baca juga: Alasan UN 2020 Dibatalkan: Tak Ingin UN jadi Arena Penyebaran Covid-19

Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference.

Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Testing Covid-19 Turun, Ketua Satgas Minta Pemda Evaluasi Pelaksanaan 3T

Nasional
AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

AHY Sebut Peserta KLB Deli Serdang Bukan Pemegang Hak Suara, Hanya Dijaketkan

Nasional
LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

LP3ES: KLB Kubu Kontra-AHY Jadi Penanda Kemunduran Demokrasi

Nasional
Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Sengketa Diajukan Lewati Batas Waktu, Nikodemus-Yohanis Minta MK Dalami soal WN AS

Nasional
Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Nasional
KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

KPK: Peran Perempuan Sangat Besar dan Diperlukan dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 18 Unit Kamar di Apartemen South Hills Milik Benny Tjokro

Nasional
Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Jokowi Minta Indonesia Tingkatkan Kapasitas sebagai Produsen Teknologi

Nasional
Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

Nasional
Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Ketua Satgas Covid-19 Minta Warga Tak Bepergian Keluar Kota Saat Libur Isra Miraj

Nasional
Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Tiba di Kemenkumham, AHY Minta Hasil KLB Deli Serdang Ditolak

Nasional
Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Jokowi: Kita Kejar-kejaran, Siapa Kuasai AI Berpotensi Kuasai Dunia

Nasional
Jokowi: Kita Jangan Hanya 'Terima Jadi' Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Jokowi: Kita Jangan Hanya "Terima Jadi" Proyek Teknologi dari Luar Negeri

Nasional
UPDATE: 3.732 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 9 di Finlandia

UPDATE: 3.732 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 9 di Finlandia

Nasional
Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X