Nadiem Pastikan Tak Ada Kendala Penerimaan Siswa Baru meski Tak Ada UN 2020

Kompas.com - 24/03/2020, 14:48 WIB
Petugas panitia menunjukan ruangan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Ciamis, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Sebanyak 337.211 siswa SMK yang berasal dari 2.840 sekolah se-Jabar yang akan mengikuti UNBK ditunda sementara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona di lingkungan satuan pendidikan. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIPetugas panitia menunjukan ruangan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Ciamis, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Sebanyak 337.211 siswa SMK yang berasal dari 2.840 sekolah se-Jabar yang akan mengikuti UNBK ditunda sementara, untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus Corona di lingkungan satuan pendidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan tak ada kendala dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meski Ujian Nasional ( UN) 2020 ditiadakan.

Ia mengatakan, PPDB tetap bisa berjalan normal sebab proses pendaftaran sekolah saat ini berdasarkan zonasi.

Meskipun ada PPDB melalui jalur prestasi, proses tersebut tetap bisa berjalan karena bisa dilihat dari nilai rapor lima semester terakhir dan prestasi akademik dan nonakademik.

Baca juga: Ingin Daftar SD, Simak 7 Persyaratan pada PPDB 2020

"Jadinya sudah seharusnya berdasarkan area. Sisanya jalur prestasi itu menggunakan dua opsi yaitu akumulasi nilai rapor siswa tersebut selama lima semester terakhir atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah," ujar Nadiem melalui siaran konferensi video, Selasa (24/3/2020).

"Seperti menang-menang lomba atau partispasi dalam berbagai macam aktivitas dan lain-lain,"lanjut dia.

Baca juga: UN 2020 Ditiadakan, Sekolah Tetap Bisa Adakan Ujian Kelulusan Online

Adapun untuk kelulusan siswa, Nadiem mengatakan sekolah bisa mengadakan ujian kelulusan secara online atau meluluskan siswanya berdasarkan nilai dari lima semester terakhir yang diperoleh masing-masing siswa.

"Ini penting, bahwa pembatalan UN ini tidak harusnya, atau tidak berdampak pada penerimaan peserta didik baru baik untuk SMP dan SMA," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020.

Baca juga: DPR Sepakat UN 2020 Ditiadakan, Berikut Ini Alasannya...

Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respon Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha," kata Fadjroel.

Ia menambahkan peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19.

Baca juga: Alasan UN 2020 Dibatalkan: Tak Ingin UN jadi Arena Penyebaran Covid-19

Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference.

Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Nasional
Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Nasional
Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

Yuri: Sebagian Besar Penderita Covid-19 Tak Punya Gejala Klinis Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X