Alasan UN 2020 Dibatalkan: Tak Ingin UN jadi Arena Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 24/03/2020, 14:01 WIB
Nadiem Makarim saat menghadiri Rakornas Bidang Kebudayaan di Jakarta (26/2/2020) sempat menyinggung soal masih terjadinya kekerasan di sekolah. DOK. KEMENDIKBUDNadiem Makarim saat menghadiri Rakornas Bidang Kebudayaan di Jakarta (26/2/2020) sempat menyinggung soal masih terjadinya kekerasan di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan Ujian Nasional atau UN 2020 dibatalkan.

Alasannya, pemerintah mengedepankan kesehatan dan keamanan para siswa serta keluarga mereka di tengah wabah virus corona (Covid-19).

"Kami telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional di tahun 2020 ini," kata Nadiem melalui sambungan konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: BREAKING NEWS: UN 2020 Resmi Dibatalkan

"Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kemendikbud, yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa kita dan tentunya juga keamanan keluarga mereka," lanjut dia.

Akan berbahaya bagi para siswa dan keluarga mereka apabila Ujian Nasional tetap dilaksanakan.

Sebab, pasti akan terjadi penumpukan orang dalam jumlah banyak di satu tempat jika Ujian Nasional tetap diadakan.

Padahal, penumpukan orang dalam jumlah besar di satu tempat saat ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi arena penyebaran virus corona di tengah masyarakat.

Apalagi, para siswa juga tinggal bersama anggota keluarga lain yang dimungkinkan berumur 60 tahun ke atas, di mana mereka rawan terinfeksi virus corona.

Baca juga: UN Dibatalkan, Begini Tanggapan Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA di DIY

"Itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar. Bukan hanya bagi siswanya tetapi keluarga, kakek, nenek dari siswa-siswa tersebut," ujar Nadiem. 

Diketahui, jumlah siswa/i yang mengikuti UN 2020 yakni, 8 juta orang. 

"Jadinya kita mengikuti prinsip nomor satu, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Karena itu UN dibatalkan untuk 2020," ujar mantan Bos Gojek itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X