Komisi X: DPR dan Mendikbud Sepakat UN Ditiadakan

Kompas.com - 24/03/2020, 09:19 WIB
Peserta mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) di SMK PGRI 3 Malang, Jawa Timur, Senin (16/3/2020). Guna mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19), Pemerintah Provinsi Jatim memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah kecuali pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tetap berlangsung sesuai jadwal. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTOPeserta mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) di SMK PGRI 3 Malang, Jawa Timur, Senin (16/3/2020). Guna mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19), Pemerintah Provinsi Jatim memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah kecuali pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tetap berlangsung sesuai jadwal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan ujian nasional ( UN) tingkat SD, SMP, dan SMA diputuskan ditiadakan di tengah pandemi virus corona yang kini terus meluas.

Syaiful mengatakan keputusan itu disepakati dalam rapat konsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, yang digelar secara online, Senin (23/3/2020).

"Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April. Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19, sehingga kami sepakat UN ditiadakan," kata Huda kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Lindungi Siswa dari Corona, DPR Desak Mendikbud Segera Hapus UN

UN tingkat SMA sedianya dilaksanakan pekan depan. Sementara UN tingkat SMP dan SD dijadwalkan pada akhir April.

Huda mengatakan ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa.

Beberapa opsi yang dibahas dan dikaji Komisi X DPR bersama Nadiem adalah pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online.

"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring (dalam jaring), karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," jelasnya.

Opsi berikutnya yaitu dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah.

"Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstrakulikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor," kata Huda.

Baca juga: Ketua Komisi X: Kami Sepakat UN Ditiadakan, Kelulusan Siswa Bisa Ditentukan Nilai Rapor

Terkait pembatalan pelaksanaan UN ini, Huda mengatakan Kemendikbud segera menyusun dokumen pelaksanaan teknis yang untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Secara teknis nanti akan dirumuskan secara detail dalam juklas juknis yang akan dikeluarkan Kemendikbud," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana peniadaan UN masih akan dibahas dalam rapat bersama Presiden Jokowi.

"Nanti tunggu ratas (rapat terbatas) Pak Presiden," tegas Ade Erlangga kepada Kompas.com.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Ada yang Belokkan RUU HIP ke Wacana Penggantian Pancasila

Sekjen PDI-P: Ada yang Belokkan RUU HIP ke Wacana Penggantian Pancasila

Nasional
Pasca-ekstradisi Maria Pauline, Ketua Komisi III Minta Kasus Pembobolan BNI Diusut Tuntas

Pasca-ekstradisi Maria Pauline, Ketua Komisi III Minta Kasus Pembobolan BNI Diusut Tuntas

Nasional
Kronologi Ekstradisi Maria Pauline, dari Beograd hingga Jakarta

Kronologi Ekstradisi Maria Pauline, dari Beograd hingga Jakarta

Nasional
Maria Pauline Tiba di Bareskrim untuk Jalani Pemeriksaan

Maria Pauline Tiba di Bareskrim untuk Jalani Pemeriksaan

Nasional
Wapres Ma'ruf: Target yang Hendak Diraih Indonesia adalah 'High Income Country'

Wapres Ma'ruf: Target yang Hendak Diraih Indonesia adalah "High Income Country"

Nasional
PKPU Pilkada 2020: Debat Publik Hanya Dihadiri Paslon dan Tim Kampanye

PKPU Pilkada 2020: Debat Publik Hanya Dihadiri Paslon dan Tim Kampanye

Nasional
Survei Kemendikbud: 90 Persen Mahasiswa Pilih Kuliah Tatap Muka

Survei Kemendikbud: 90 Persen Mahasiswa Pilih Kuliah Tatap Muka

Nasional
Masjid Istiqlal Tak Selenggarakan Shalat Idul Adha

Masjid Istiqlal Tak Selenggarakan Shalat Idul Adha

Nasional
Maria Pauline Lumowa Buron Selama 17 Tahun, Mahfud: Bayangkan kalau Lolos

Maria Pauline Lumowa Buron Selama 17 Tahun, Mahfud: Bayangkan kalau Lolos

Nasional
Sosok Adrian Waworuntu, Pembobol Bank BNI Bersama Maria Pauline Lumowa

Sosok Adrian Waworuntu, Pembobol Bank BNI Bersama Maria Pauline Lumowa

Nasional
Jaga Keselamatan, Petugas Pilkada 2020 Maksimal Berusia 50 Tahun

Jaga Keselamatan, Petugas Pilkada 2020 Maksimal Berusia 50 Tahun

Nasional
Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Wapres Sebut Pemangkasan Perusahaan BUMN demi Hadapi Persaingan Global

Nasional
Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Nasional
Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Nasional
Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X