Kompas.com - 20/03/2020, 15:34 WIB
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti usai sebuah diskusi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima 51 pengaduan online hingga Kamis (10/3/2020) kemarin, terkait pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran virus corona.

"Hingga pukul 12.00 WIB pada Kamis, 19 Maret 2020, bagian pengaduan online KPAI sudah menerima 51 pengaduan sejumlah siswa dari berbagai daerah," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan tertulis, Jumat (20/3/2020).

Siswa yang mengadu berasal dari jenjang pendidikan SD hingga SMA, di antaranya berasal dari DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Purwokerto, Tegal, Surabaya, Pontianak, dan Pangkal Pinang.

Baca juga: Belajar dari Rumah, Ayah dan Ibu Perlu Saling Mengerti dan Bekerja Sama Dampingi Anak

Rata-rata, pengadu melaporkan terkait jumlah tugas yang diberikan guru serta soal waktu pengumpulan yang dinilai tidak sesuai.

Misalnya, berdasarkan pengaduan orangtua murid, anaknya yang masih duduk di kelas III SD mendapatkan soal sebanyak 40-50 butir untuk dikerjakan setiap harinya.

Ada pula siswa kelas VII SMP yang mengadu bahwa ia mengerjakan sebanyak 255 butir soal dari pukul 07.00-17.00.

Bahkan, ada siswa yang mengaku mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi karena harus mengerjakan banyak tugas dengan telepon genggam.

Baca juga: Yuk, Belajar Fisika di Laboratorium Maya Kemendikbud

Kemudian, ada pula yang mengadukan perihal terbatasnya sarana. Seorang siswa melaporkan bahwa teman-temannya datang ke rumah karena tidak memiliki kuota internet yang cukup untuk mendengarkan penjelasan guru.

Padahal, tujuan dari belajar di rumah adalah membatasi kontak atau social distancing dengan orang lain.

Maka dari itu, KPAI mengimbau para pemangku kepentingan membuat batasan atau panduan dalam pelaksanaan belajar di rumah ini.

Retno mengatakan, panduan dibutuhkan agar kesehatan anak tetap terjaga selama belajar di rumah.

"KPAI mendorong para pemangku kepentingan di pendidikan membangun rambu-rambu untuk para guru sehingga proses home learning ini bisa berjalan dengan menyenangkan dan bermakna buat semua, bukan jadi beban yang justru tidak berpihak pada anak, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya," tuturnya.

KPAI juga mengimbau guru memberikan tugas yang menyenangkan untuk anak, sehingga tidak hanya dalam bentuk soal. Misalnya, tugas membaca buku atau novel, maupun praktik seperti membuat hand sanitizer.

Baca juga: Pembunuhan oleh Remaja Terinspirasi Film, KPAI Soroti Kurangnya Film Anak

Kemudian, Retno meminta para atasan memberi kepercayaan kepada guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah ini.

"Atasan para guru dan para birokrat pendidikan harus memberikan kepercayaan kepada para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada para siswa dan laporan proses tersebut diserahkan pada saat masuk kembali di hari ke-15 nanti." ucap Retno.

"Kalau guru tidak ditekan, maka guru juga tidak akan menekan muridnya. Guru dan murid harus tetap dijaga agar terus bahagia dan sehat," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X