Pemerintah Hentikan Sementara Pemberian Bebas Visa Kunjungan

Kompas.com - 20/03/2020, 14:35 WIB
ILUSTRASI - Boarding pass, paspor, kartu ShutterstockILUSTRASI - Boarding pass, paspor, kartu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan bagi Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia mulai Jumat (20/3/2020) ini.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.

"Penghentian sementara pemberian bebas Visa kunjungan diberlakukan kepada Orang Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan," bunyi Pasal 2 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020.

Baca juga: Indonesia Tunda Sebulan Bebas Visa dan Visa on Arrival untuk Turis Asing

Pasal 3 Permenkumhan tersebut kemudian menyatakan, penghentian sementara pemberian visa kunjungan saat kedatangan diberlakukan kepada orang asing subjek visa kunjungan saat kedatangan.

Daftar warga negara dari negara yang menjadi subjek visa kunjugan saat kedatangan itu didasarkan pada lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015.

Kendati demikian, para WNA tersebut dapat diberikan visa berdasarkan permohonan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bilamana memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) permenkumham tersebut.

Baca juga: Cegah Virus Corona, UEA Setop Terbitkan Visa Per 17 Maret 2020

Persyaratan-persyaratan itu adalah surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara.

Kemudian, telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas virus corona, serta pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah RI.

"Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, permohonan ditolak," bunyi Pasal 4 Ayat (3) permenkumham itu.

Baca juga: Indonesia Tangguhkan Visa untuk Kedatangan Orang Asing Selama Sebulan

Sementara itu, bagi WNA yang tidak dapat meninggalkan Indonesia karena terdampak kebijakan lockdown maka dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk.

Adapun permenkumham tersebut diterbitkan demi mencegah penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19 di wilayah Indonesia.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Nasional
Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Nasional
Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Nasional
Dakwaan TPPU Tak Terbukti, KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Wawan

Dakwaan TPPU Tak Terbukti, KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Wawan

Nasional
Rentetan Bencana di Tanah Air, Ini Arahan Menko PMK Saat Fokus Tanggap Darurat

Rentetan Bencana di Tanah Air, Ini Arahan Menko PMK Saat Fokus Tanggap Darurat

Nasional
Soliditas Polri Setelah Calon Kapolri Dipilih Jokowi, Ajakan Idham Azis hingga Tantangan Listyo Sigit

Soliditas Polri Setelah Calon Kapolri Dipilih Jokowi, Ajakan Idham Azis hingga Tantangan Listyo Sigit

Nasional
81 Orang Meninggal akibat Gempa di Mamuju-Majene hingga Minggu Malam

81 Orang Meninggal akibat Gempa di Mamuju-Majene hingga Minggu Malam

Nasional
Terinspirasi dari Kasus Artis GA, Seorang Advokat Gugat UU Pornografi ke MK

Terinspirasi dari Kasus Artis GA, Seorang Advokat Gugat UU Pornografi ke MK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

Nasional
Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Nasional
Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

Nasional
Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X