Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Perlu Lompatan Besar Dalam Menata Ekosistem Perikanan

Kompas.com - 19/03/2020, 14:03 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya membuat lompatan besar dalam menata ekosistem perikanan.

Ia menyebut, dalam lima tahun terakhir Indonesia telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan, menjaga laut dari ilegal fishing, hingga medorong pelestarian lingkungan yang terjaga.

"Stok nasional ikan kita juga meningkat drastis dari 6 juta ton menjadi 12,5 juta ton. ini harus kita lanjutkan terus, tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Unpad

Dengan stok ikan yang melimpah, maka Presiden Jokowi menilai, industri perikanan nasional juga harus semakin meningkat dan berkembang.

Produksi perikanan tangkap juga harus meningkat jumlahnya. Begitu juga dengan ekspor perikanan harus meningkat sehingga kesejahteraan nelayan semakin baik.

"Karena itu perlu ada lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem perikanan nasional kita mulai dari hulu sampai hilir," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Tak Larang Impor Ikan dan Produk Perikanan dari China

Pertama, industri perkapalan harus terus diperkuat. Kapasitas dan daya saing industri perkapalan nasional juga harus terus ditingkatkan, sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan RI.

Kedua, terkait kemudahan layanan perizinan. Presiden Jokowi mendengar sudah ada kecepatan dalam hal perizinan.

Namun ia meminta pengusaha yang mendapat izin tetap memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan, sehingga pemberian izin perlu juga diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang baik.

"Jangan sampai hanya diberikan izin-izin tapi tidak diawasi di lapangan, sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita," kata dia.

Baca juga: Wamendes PDTT: Masa Depan Indonesia Ada di Pertanian, Perikanan dan Pariwisata

Ketiga, Presiden Jokowi meminta hal yang berkaitan dengan akses permodalan serta dukungan infrastruktur dan adaptasi terhadap teknologi baru mulai diperkenalkan ke nelayan.

Sistem teknologi informasi terbaru dalam usaha perikanan tangkap dengan menggunakan big data dan artificial intelligence juga terus dikembangkan.

"Kebijakan kelautan harus benar-benar bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan tekonologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan kompetitif," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com