Jokowi: Ini Sudah Kita Bahas 4 Tahun Lalu, tapi Belum Selesaikan Masalah

Kompas.com - 18/03/2020, 13:12 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2020). ASAFF Tahun 2020 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) merupakan hasil kolaborasi antarnegara dan antarpebisnis di kawasan Asia untuk membangun kemandirian pertanian dan ketahanan pangan di Asia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar fokus memperbaiki ekosistem logistik nasional. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas terkait penataan ekosistem logistik nasional lewat video conference dari Istana Bogor, Rabu (18/3/2020).

Jokowi menyebut logsitic performance index Indonesia di tahun 2018 berada di peringkat 46, masih di bawah Singapura, China, Thailand, Vietnam, Malaysia dan India.

Begitu pula di peringkat trading across borders, Indonesia masih stagnan di peringkat 116 dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Sistem Logistik Nasional Dinilai Belum Efisien

"Masalahnya di mana? Saya melihat masalahnya ada di ekosistem logistik nasional kita yang belum efisien. Dari sisi waktu maupun sisi biaya," kata Jokowi.

"Ini sudah kita bicarakan 3-4 tahun yang lalu tapi memang belum menyelesaikan maslaah yang ada di lapangan," sambungnya.

Jokowi menyebut biaya logistik Indonesia tertinggi dibandingkan lima negara ASEAN yang lain.

Biayanya masih 24 persen dari produk domestik bruto atau setara Rp 3560 Triliun.

"Padahal biaya logistik, biaya transportasi merupakan komponen terbesar. Dan transportasi yang tidak reliable membuat biaya inventori semakin meningkat," kata dia.

Jokowi menilai hal ini terjadi karena persoalan birokrasi yang berbelit-belit.

"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi. Masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego sektoral kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri," kata dia.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Mangkrak, Efesiensi Logistik Nasional Terhambat

Jokowi menilai belum ada platform logistik dengan sistem terintegrasi dari hulu sampai hilir. Hal ini menyebabkan tata ruang logistik yang tidak efisien.

Penempatan terminal pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat juga justru memperbesar inefesiensi dan pergerakan barang.

Karena itu, Jokowi mendorong ekosistem logistik nasional harus segera diperbaiki.

"Kedatangan kapal sampai masuk ke gudang baik untuk ekspor maupun untuk impor, ini bolak balik saya sampaikan pangkas birokrasi berbelit. Hapus repetisi duplikasi sederhanakan proses dan lakukan standarisasi layanan dan standar teknis lainnya," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X