Kompas.com - 17/03/2020, 08:39 WIB
Gedung KPU Pusat Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung KPU Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau ulang pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal ini menyusul perkembangan penyebaran virus corona beberapa waktu terakhir, khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 23 September 2020 nanti. Beberapa daerah tersebut bahkan sangat dekat dengan DKI Jakarta yang menjadi titik krusial penyebaran wabah Covid-19, seperti Kota Depok dan Tangerang Selatan," kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020 Terombang-ambing Ombak Virus Corona

Fadli mengatakan, peninjauan tahapan Pilkada ini penting mengingat pelaksanaannya akan banyak dilakukan di luar kantor atau gedung.

Tak hanya itu, beberapa tahapan Pilkada juga digelar dengan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak di suatu tempat.

Oleh karenanya, Fadli mendorong supaya KPU bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan mitigasi pelaksanaan Pilkada.

"Fokusnya untuk menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak serta membatasi kegiatan di luar rumah," ujar Fadli.

Baca juga: Utamakan Pelindungan Warga, KPU Diminta Pertimbangkan Skema Pilkada Susulan atau Lanjutan

Selain itu, KPU juga diminta membuat panduan teknis pelaksanaan tahapan Pilkada yang saat ini sedang berjalan, dan disesuaikan dengan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona.

Fadli mengatakan, KPU perlu segera memetakan daerah yang sudah terdampak corona, serta segera berkoordinasi dengan KPU daerah dan pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan Pilkada yang seuai dengan langkah pencegahan penyebaran virus.

Jika keadaannya darurat, tidak masalah bagi KPU untuk menyelenggarakan "pemilihan lanjutan". Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 120 Ayat (1) UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.

Baca juga: Menurut Bawaslu, Pelaksanaan Pilkada Belum Perlu Ditunda Meski Ada Wabah Virus Corona

Pasal itu menyebutkan bahwa, "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan."

Terakhir, KPU diminta untuk segera berkoordinasi dengan pejabat terkait, terutama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, untuk menentukan status pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal ini demi menjamin keamanan dan keselamatan seluruh penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu.

"Bencana Covid-19 ini penting untuk segera direspon oleh KPU dengan mengaitkannya dengan keberlanjutan tahapan Pilkada 2020 yang sedang berjalan. Sebab, semua fokus nasional saat ini sedang memastikan keselamatan warga negara, agar penularan Covid-19 tidak semakin membesar," kata Fadli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X