DPR Kemungkinan Tunda Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak menutup kemungkinan DPR menunda pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Dasco mengatakan, langkah tersebut bisa dilakukan demi kebaikan bersama agar terhindar dari penyebaran virus corona.

"Karena pembahasan dari RUU omnibus law ini akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat. Sehingga rentan terjadi penularan virus atau hal-hal lain yang tidak diinginkan," kata Dasco ketika dihubungi wartawan, Senin (16/3/2020).

Baca juga: PKS dan Demokrat Belum Punya Sikap soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Dasco mengatakan, sampai saat ini DPR belum menentukan jadwal pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut.

Namun, ia memastikan, setelah masa reses DPR pada 23 Maret 2020 DPR akan membahas RUU sapu jagat tersebut.

"Apakah pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dibahas secara tatap muka atau virtual," ujar dia.

Dasco mengatakan, dalam tata pelaksanaannya, ketika pemerintah menyerahkan draf RUU, maka pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan.

Kemudian, draf RUU tersebut dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya dibacakan pada rapat Paripurna.

Baca juga: Airlangga-Zulkifli Bahas Omnibus Law Cipta Kerja, Sepakat Segera Dibahas dan Diselesaikan

"Selanjutnya adalah rapat paripurna digelar untuk mengumumkam RUU tersebut. Lalu DPR menunjuk komisi yang bertugas membahas draf RUU itu bersama perwakilan pemerintah," pungkasnya.

Adapun, bola pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja kini berada di tangan DPR.

Setelah pemerintah menyerahkan draf dan surat presiden omnibus law RUU Cipta Kerja ke DPR, pembahasan RUU tersebut belum dimulai. Bahkan, penolakan demi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja terus bergulir.

Penolakan datang khususnya dari para pekerja. Mereka menilai RUU Cipta Kerja meminggirkan kepentingan mereka dan mengutamakan kepentingan pengusaha atau pemilik modal.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menargetkan pembahasan RUU Cipta Kerja dapat rampung dalam 100 hari kerja.

Baca juga: Bertemu Pimpinan Parpol-parpol, Airlangga Ingin Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR Mulus

Presiden Jokowi mengatakan akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," lanjut dia.