Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Mendes PDTT: Bangun Infrastruktur Desa dengan Sistem Padat Karya Tunai

Kompas.com - 15/03/2020, 19:02 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri, meminta seluruh kepala desa menggunakan dana desa tahap pertama untuk infrastruktur dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT).

Menurut Gus Menteri, sistem PKT dapat meningkatkan daya tahan ekonomi desa, perekonomian desa, pendapatan masyarakat desa, dan mengurangi pengangguran.

“Jika yang dilibatkan dalam sistem PKT adalah penggangguran atau setengah pengangguran, maka terjadi peredaran uang. Konsumsi yang meningkat akan memberi daya tahan ekonomi,” kata Mendes PDTT dalam keterangan tertulis.

Gus Menteri menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri pertemuan dengan Imum Mukim, Reje atau Kepala Desa, Sekretaris Kampung, dan Petue Kampung se-Kabupaten Bener Meriah, di GOR Kabupaten Bener Meriah, Sabtu (14/3/2020).

Baca juga: Dana Desa Tahap I Cair, Khofifah Ingatkan untuk Padat Karya Tunai

Ia melanjutkan, masyarakat Kabupaten Bener Meriah sudah terlibat dalam sistem PKT, sehingga pembangunan berjalan efektif dan efisien.

“Target kami, bagaimana dana desa dirasakan juga oleh sebagian besar warga desa. Bukan hanya pada elit atau kelompok di dekat balai desa,” ujar Gus Menteri.

Pada pertemuan tersebut, Mendes PDTT juga menyampaikan informasi terakit penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

Tahun ini, ujar dia, penyaluran dana desa langsung masuk ke kas desa. Kalau ada keterlambatan, itu karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum selesai.

Baca juga: Menteri Desa Bahas Pengawasan Dana Desa dengan KPK

"Kemudian di dalam APBDes, pasti ada untuk infrastruktur. Saya minta yang sudah dirancang di tengah atau akhir tahun ditarik di awal-awal,” kata Gus Menteri.

Usai pertemuan, Mendes PDTT menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis dan melanjutkan agenda selanjutnya, yaitu meninjau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Blang Rakal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com