Tiga Tugas Besar Indonesia 5 Tahun Mendatang Menurut SBY...

Kompas.com - 15/03/2020, 15:02 WIB
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato di Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020). ISTIMEWAKetua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato di Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mencatat terdapat tiga tugas besar yang akan dialami Indonesia selama lima tahun ke depan.

"Tugas besar Indonesia lima tahun mendatang menurut saya ada tiga," ujar SBY dalam pidatonya di Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020).

"Pertama, bagaimana mengatasi dampak dari permasalahan dunia," tutur SBY.

Baca juga: SBY: Koordinasi Negara-negara di Dunia Cegah Corona Kurang Maksimal

Tugas kedua, menurut SBY, adalah bagaimana mengatasi permasalahan internal dalam negeri, terutama di bidang ekonomi.

Sedangkan tugas ketiga, bagaimana mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur pada tahun 2024 mendatang.

Terutama, ini sesuai janji-janji kampanye pemenang Pemilu 2019, yang menjadi pemegang pemerintahan saat ini.

SBY berpandangan bahwa tak ada jalan pintas dan resep ajaib bagi Indonesia melewati tiga tugas besar tanpa adanya kesatuan bangsa.

"Tiga tugas besar tersebut bisa dilaksanakan jika bangsa ini makin bersatu, membangun kebersamaan, berpikir cerdas dan bekerja keras, di bawah kepemimpinan dan direction pemimpin nasional kita," kata SBY.

"Terlalu sombong jika ada pihak yang merasa bisa bekerja sendiri. Negara pun memerlukan dukungan rakyat. In crucial thing, unity," ujar dia.

Baca juga: Hubungi Jokowi, SBY Minta Pemerintah Tak Boleh Lengah Hadapi Corona

SBY menegaskan, berkaitan dengan tiga tugas besar itu, pihaknya menjamin Partai Demokrat tak akan berdiam diri.

Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat secara moral ikut bertanggung jawab atas tugas besar itu, sekalipun Partai Demokrat bukan bagian dari koalisi dan kader-kader utamanya tidak ada di dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

"Ikut bertanggung jawab atas nasib dan masa depan rakyat kita. Do nothing, berdiam diri, apatis dan membiarkan permasalahan yang ada di negeri ini, bukanlah sikap dan pilihan Partai Demokrat," kata dia.

Diketahui, tidak seperti gelaran kongres-kongres sebelumnya, di tahun ini, Partai Demokrat hanya memakai satu hari saja untuk melaksanakan forum lima tahunan itu.

Kongres V Partai Demokrat juga menjadi momen pidato politik terakhir SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X