Kompas.com - 13/03/2020, 21:56 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan  dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian KPK terkait BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memaparkan hasil kajian KPK terkait BPJS Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk membatasi pemberian manfaat bagi pasien-pasien penyakit katastropik yaitu penyakit yang disebabkan gaya hidup tidak sehat.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, klaim untuk penyakit katastropik pada 2018 lalu adalah 30 persen dari total klaim BPJS Kesehatan atau setara Rp 28 triliun.

"Kita usulkan ada opsi pembatasan manfaat untuk penyakit katastropik, jadi penyakit katastropik itu lenyakit yang muncul akibat gaya hidup, lemak lantas manis-manis, jarang olahraga," kata Pahala dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Putusan MA soal BPJS Kesehatan: Batal Naik 100 Persen hingga Tak Atur Skema Refund

Pahala menuturkan, lima penyakit katastropik itu adalah jantung, diabetes, kanker, stroke, dan gagal ginjal.

Menurut Pahala, pembatasan pemberian manfaat itu dapat diterapkan kepada orang-orang yang mempunyai gaya hidup tidak sehat.

"Tidak boleh misalnya, dengan segala hormat kepada para perokok, kanker paru dia ngerokok atau enggak, tetap saja di-cover. Padahal harusnya ada pembatasan manfaat, kalau dia merokok harusnya tertentu saja," kata Pahala.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pahala menambahkan, penyakit-penyakit katastropik itu juga lebih banyak menyerang masyarakat kelompok menengah ke atas akibat gaya hidup tak sehat.

"Jadi kasihan juga yang PBI, yang penerima bantuan iuran, yang orang-orang tergolong miskin, 99 juta orang bayar tapi yang menikmati yang gaya hidup," ujar Pahala.

Di samping itu, KPK juga mendorong pengimplementasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur soal sistem co-payment bagi peserta BPJS Kesehatan.

Pahala mengatakan, permenkes itu mengatur peserta BPJS Kesehatan Kelas I dan II harus membayar 10 persen biaya yang diklaim BPJS Kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.