Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Ancaman Virus Corona, SBY Diminta Ubah Jadwal Kongres V Partai Demokrat

Kompas.com - 13/03/2020, 13:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno berpendapat, sebaiknya Partai Demokrat mengubah jadwal penyelenggaraan Kongres V Partai Demokrat, di saat penyebaran virus corona atau Covid-19 semakin meningkat di Tanah Air.

Adapun, salah satu agenda Kongres V Partai Demokrat adalah pemilihan ketua umum.

Adi mengatakan, penundaan acara tersebut bisa dilakukan Partai Demokrat sebagai bentuk empati menanggapi penyebaran virus corona yang cukup cepat di Indonesia.

"Saya kira sebagai salah satu bentuk empati terhadap virus yang menyebar cukup cepat termasuk ke Indonesia," ucap Adi, ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (13/3/2020).

"Kongres Demokrat, ya kalau bisa dinegosiasikan ulang. Ini kan sebagai bentuk keseriusan untuk sama-sama menanggulangi virus," kata Adi.

Baca juga: Jelang Kongres Demokrat, AHY dan Ibas Disebut Sudah Safari Politik ke Daerah

Adi menilai, isu penyebaran virus corona belum menjadi isu bersama di Indonesia.

Sebab, sebagian partai politik masih saja menyoroti isu politik seperti koalisi di Pilkada 2020 dan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, ia mendorong Partai Demokrat menjadi partai pertama yang menghentikan aktivitas politik yang melibatkan kerumunan massa.

"Justru memomentum Demokrat yang akan menyelenggarakan kongres untuk mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Dimulai dari Partai Demokrat, bahwa Demorkat adalah partai pertama yang memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas kerumunan massa itu," ujarnya.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Demokrat Siapkan Tim Medis di Kongres

Adi mengatakan, peran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperlukan untuk secara langsung menyatakan Kongres V Partai Demokrat ditunda.

Menurut dia, penundaan acara tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Partai Demokrat.

"Kalau Pak SBY yang tampil ke publik, kalau kongres Partai Demokrat di-pending dan (SBY) mengimbau bahwa semua aktivitas Demokrat di seluruh Indonesia distop sebagai antisipasi virus nasional dan jadikan Corona akan jadi isu utama," ucap Adi.

Adapun Partai Demokrat akhirnya memutuskan akan menggelar kongres pada tanggal 14 hingga 16 Maret 2020.

Waktu kongres dipercepat dari yang semula dijadwalkan diselenggarakan Mei 2020.

"Iya (kongres dilaksanakan) 14-15 Maret. Out-nya 16 Maret," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Temui SBY, Airlangga Sebut Diutus Jokowi Minta Masukan soal Omnibus Law

Kongres V Partai Demokrat digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Organizing Comittee (OC) Kongres V Partai Demokrat diketuai Wakil Direktur Eksekutif Demokrat Partoyo dan Sekretaris Andi Timo Pangerang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com