Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hanya Wabah Corona, Pemerintah Juga Prioritaskan Penanganan DBD

Kompas.com - 12/03/2020, 15:21 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menegaskan keseriusan pemerintah menangani demam berdarah dengue (DBD) di tengah munculnya virus corona atau Covid-19.

"Kasus demam berdarah sepanjang 2020 merupakan kejadian yang sampai saat ini terus ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan menggunakan sumber daya dari dinas kesehatan di setiap daerah," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Jangan Hanya Corona, Waspadai Juga Penularan DBD yang Menyebabkan 104 Orang Meninggal

Angkie menyebutkan, kasus demam berdarah mulai muncul sejak beberapa wilayah di Indonesia mengalami kebanjiran saat curah hujan tinggi. Situasi ini berlangsung sejak awal tahun 2020.

Merujuk data dari Kementerian Kesehatan, ada 17.820 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia, dan mengakibatkan 104 orang meninggal dunia.

"Angka ini lebih banyak daripada Covid-19. Oleh karena itu, selain serius dalam pencegahan mewabahnya corona virus yang merupakan bencana kesehatan global, serta mendapat status gawat darurat dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan penanganan demam berdarah," kata dia.

Baca juga: Lebih Tinggi dari Corona, Kasus DBD Tembus 17.820 se-Indonesia

Angkie menyebutkan, awalnya enam daerah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Namun, saat ini tinggal satu daerah yang masih berstatus KLB, yaitu Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah terus memantau perkembangan terkait penanganan DBD yang saat ini dijalankan oleh dinas kesehatan di setiap daerah.

"Jika nantinya memerlukan respons khusus, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan segera turun membantu penanganan," ucap Angkie.

Baca juga: Fakta KLB DBD di Sikka, 14 Pasien Meninggal, Bupati Tuding Sampah Penyebabnya

Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 17.820 kasus penularan DBD di seluruh Indonesia.

Jumlah ini tercatat jauh lebih banyak jika dibandingkan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang berjumlah 34 kasus hingga 11 Maret 2020.

Secara berurutan, ke-10 provinsi dengan penularan tertinggi tersebut adalah Lampung (3.423 kasus), NTT (2.711 kasus), Jawa Timur (1.761 kasus), dan Jawa Barat (1.420 kasus).

Disusul Jambi (703 kasus), Jawa Tengah (648 kasus), Riau (602 kasus), Sumatera Selatan (593 kasus), DKI Jakarta (583 kasus), dan NTB (558 kasus).

Kemudian, tercatat pula 10 kabupaten/kota dengan kasus penularan DBD tertinggi, yakni Kabupaten Sikka (1.216 kasus), Kabupaten Lampung Selatan (664 kasus), Kabupaten Pringsewu (591 kasus), dan Kabupaten Lampung Tengah (490 kasus).

Selanjutnya, Kabupaten Lampung Timur (378 kasus), Lampung Utara 270, Kota Bandar Lampung (270 kasus), Kabupaten Belitung (256 kasus), Kota Bandung (218 kasus), dan Malang (218 kasus).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com