Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

126 WNA Ditolak Masuk RI untuk Cegah Corona hingga Rabu Sore

Kompas.com - 12/03/2020, 14:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menolak masuknya 126 orang warga negara asing ke Indonesia berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona.

Kepala Subbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh mengatakan, jumlah WNA yang ditolak masuk ke Indonesia tersebut didapat dalam kurun waktu Rabu (5/2/2020) lalu hingga Rabu (11/3/2020) kemarin.

"Laporan yang masuk mulai dari 5 Februari 2020 sampai dengan Rabu, 11 Maret 2020 pukul 16.00, penolakan masuk dengan jumlah keseluruhan 126 orang," kata Nursaleh kepada Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Satu Pasien Covid-19 Transmisi Lokal, Kemenkes Pastikan Tak Tertular di Luar Negeri

Nursaleh tidak mengungkap secara detil mengenai asal keberangkatan para WNA tersebut beserta kewarganegaraannya. Dia hanya menyebut sejumlah negara.

"China, Inggris, Rusia, Thailand dan Malaysia, kurang lebih ini warga negara paling banyaknya," ujar Nursaleh.

Selain 126 orang yang ditolak masuk itu, Imigrasi juga mengeluarkan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa kepada 2.894 orang WN China yang berada di Indonesia.

Nursaleh menuturkan, pelarangan dan pemberian izin tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Baca juga: JK Nilai Lockdown Efektif Cegah Penyebaran Corona jika Belajar dari Hubei, tetapi...

Peraturan tersebut menyatakan, setiap orang yang pernah berkunjung ke China dalam waktu 14 hari sebelum tiba di Indonesia dilarang masuk ke Indonesia.

Peraturan itu juga mensyaratkan keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona bagi warga negara China dan warga negara asing lainnya yang berasal dari Negara Tirai Bambu itu.

Sedangkan, pemberian izin tinggal keadaan terpaksa diberikan kepada WN China yang tidak mendapat alat angkut untuk membawa kembali ke negaranya.

Baca juga: 8 WNI di Jepang yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nursaleh menambahkan, 126 orang yang ditolak masuk itu sudah termasuk dengan orang-orang yang dilarang masuk karena menunjukkan gejala terinfeksi virus corona.

"Itu sudah mencangkup semua, kami kan hanya supporting dari KKP," kata Nursaleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com