Kompas.com - 12/03/2020, 14:16 WIB
Petugas memeriksa tiket penumpang pesawat maskapai China Southern Airlines tujuan Guangzhou, China, di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/2/2020). Pesawat dengan nomor penerbangan CZ 626 yang mengangkut 126 orang penumpang tersebut merupakan pesawat terakhir dari Bali menuju China sebelum pemberlakuan penundaan penerbangan dari dan menuju seluruh destinasi di mainland China mulai Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPetugas memeriksa tiket penumpang pesawat maskapai China Southern Airlines tujuan Guangzhou, China, di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/2/2020). Pesawat dengan nomor penerbangan CZ 626 yang mengangkut 126 orang penumpang tersebut merupakan pesawat terakhir dari Bali menuju China sebelum pemberlakuan penundaan penerbangan dari dan menuju seluruh destinasi di mainland China mulai Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menolak masuknya 126 orang warga negara asing ke Indonesia berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona.

Kepala Subbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh mengatakan, jumlah WNA yang ditolak masuk ke Indonesia tersebut didapat dalam kurun waktu Rabu (5/2/2020) lalu hingga Rabu (11/3/2020) kemarin.

"Laporan yang masuk mulai dari 5 Februari 2020 sampai dengan Rabu, 11 Maret 2020 pukul 16.00, penolakan masuk dengan jumlah keseluruhan 126 orang," kata Nursaleh kepada Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Satu Pasien Covid-19 Transmisi Lokal, Kemenkes Pastikan Tak Tertular di Luar Negeri

Nursaleh tidak mengungkap secara detil mengenai asal keberangkatan para WNA tersebut beserta kewarganegaraannya. Dia hanya menyebut sejumlah negara.

"China, Inggris, Rusia, Thailand dan Malaysia, kurang lebih ini warga negara paling banyaknya," ujar Nursaleh.

Selain 126 orang yang ditolak masuk itu, Imigrasi juga mengeluarkan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa kepada 2.894 orang WN China yang berada di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nursaleh menuturkan, pelarangan dan pemberian izin tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Baca juga: JK Nilai Lockdown Efektif Cegah Penyebaran Corona jika Belajar dari Hubei, tetapi...

Peraturan tersebut menyatakan, setiap orang yang pernah berkunjung ke China dalam waktu 14 hari sebelum tiba di Indonesia dilarang masuk ke Indonesia.

Peraturan itu juga mensyaratkan keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona bagi warga negara China dan warga negara asing lainnya yang berasal dari Negara Tirai Bambu itu.

Sedangkan, pemberian izin tinggal keadaan terpaksa diberikan kepada WN China yang tidak mendapat alat angkut untuk membawa kembali ke negaranya.

Baca juga: 8 WNI di Jepang yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nursaleh menambahkan, 126 orang yang ditolak masuk itu sudah termasuk dengan orang-orang yang dilarang masuk karena menunjukkan gejala terinfeksi virus corona.

"Itu sudah mencangkup semua, kami kan hanya supporting dari KKP," kata Nursaleh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Bukti Buruknya Komunikasi Pemerintah

Nasional
Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Ridwan Kamil Akui Sedang Cari Parpol untuk Pilkada atau Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.