126 WNA Ditolak Masuk RI untuk Cegah Corona hingga Rabu Sore

Kompas.com - 12/03/2020, 14:16 WIB
Petugas memeriksa tiket penumpang pesawat maskapai China Southern Airlines tujuan Guangzhou, China, di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/2/2020). Pesawat dengan nomor penerbangan CZ 626 yang mengangkut 126 orang penumpang tersebut merupakan pesawat terakhir dari Bali menuju China sebelum pemberlakuan penundaan penerbangan dari dan menuju seluruh destinasi di mainland China mulai Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPetugas memeriksa tiket penumpang pesawat maskapai China Southern Airlines tujuan Guangzhou, China, di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa (4/2/2020). Pesawat dengan nomor penerbangan CZ 626 yang mengangkut 126 orang penumpang tersebut merupakan pesawat terakhir dari Bali menuju China sebelum pemberlakuan penundaan penerbangan dari dan menuju seluruh destinasi di mainland China mulai Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menolak masuknya 126 orang warga negara asing ke Indonesia berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona.

Kepala Subbag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Ahmad Nursaleh mengatakan, jumlah WNA yang ditolak masuk ke Indonesia tersebut didapat dalam kurun waktu Rabu (5/2/2020) lalu hingga Rabu (11/3/2020) kemarin.

"Laporan yang masuk mulai dari 5 Februari 2020 sampai dengan Rabu, 11 Maret 2020 pukul 16.00, penolakan masuk dengan jumlah keseluruhan 126 orang," kata Nursaleh kepada Kompas.com, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Satu Pasien Covid-19 Transmisi Lokal, Kemenkes Pastikan Tak Tertular di Luar Negeri

Nursaleh tidak mengungkap secara detil mengenai asal keberangkatan para WNA tersebut beserta kewarganegaraannya. Dia hanya menyebut sejumlah negara.

"China, Inggris, Rusia, Thailand dan Malaysia, kurang lebih ini warga negara paling banyaknya," ujar Nursaleh.

Selain 126 orang yang ditolak masuk itu, Imigrasi juga mengeluarkan pemberian izin tinggal keadaan terpaksa kepada 2.894 orang WN China yang berada di Indonesia.

Nursaleh menuturkan, pelarangan dan pemberian izin tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Baca juga: JK Nilai Lockdown Efektif Cegah Penyebaran Corona jika Belajar dari Hubei, tetapi...

Peraturan tersebut menyatakan, setiap orang yang pernah berkunjung ke China dalam waktu 14 hari sebelum tiba di Indonesia dilarang masuk ke Indonesia.

Peraturan itu juga mensyaratkan keterangan sehat yang menyatakan bebas virus corona bagi warga negara China dan warga negara asing lainnya yang berasal dari Negara Tirai Bambu itu.

Sedangkan, pemberian izin tinggal keadaan terpaksa diberikan kepada WN China yang tidak mendapat alat angkut untuk membawa kembali ke negaranya.

Baca juga: 8 WNI di Jepang yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nursaleh menambahkan, 126 orang yang ditolak masuk itu sudah termasuk dengan orang-orang yang dilarang masuk karena menunjukkan gejala terinfeksi virus corona.

"Itu sudah mencangkup semua, kami kan hanya supporting dari KKP," kata Nursaleh.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Nasional
BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

Nasional
Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Usul Keluarga Anggota DPRD Dilarang Mencalonkan Diri di Daerah yang Sama

KPK Usul Keluarga Anggota DPRD Dilarang Mencalonkan Diri di Daerah yang Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X