Jokowi Sempat Kumpulkan Elite Partai Koalisi di Istana, Ini yang Dibahas...

Kompas.com - 12/03/2020, 14:07 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Rapat kabinet tersebut membahas perpindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat mengumpulkan ketua umum dan sekjen partai koalisi pendukung pemerintah, pimpinan DPR serta ketua-ketua fraksi di DPR di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/3/2020) lalu.

Hal itu diungkapkan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi membahas penanganan virus corona hingga omnibus law RUU Cipta Kerja.

Terkait wabah virus corona di dalam negeri, Jokowi menyampaikan penanganan dan kebijakan-kebijakan yang tengah dan akan dilakukan pemerintah.

"Yang disampaikan presiden tentu langkah yang sudah dan sedang dijalankan, termasuk soal protokol-protokol yang dibuat. Presiden juga menyampaikan bahwa soal kasus corona ini berkembang, maka kebijakan dan langkah penanganan dari waktu ke waktu juga bisa berubah, bisa bertambah. Dinamis," tutur Arsul di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: WHO Tetapkan Corona Sebagai Pandemi Global, Kalla Minta Pemerintah Ambil Tindakan

Selanjutnya, Jokowi meminta laporan terkini dari DPR mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja.

Dalam pertemuan itu hadir Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Menurut Arsul, Azis memastikan proses legislasi RUU Cipta Kerja di DPR berlanjut.

Dikatakan bahwa pimpinan DPR membantu fraksi-fraksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.

"Pak Azis intinya menyampaikan bahwa proses berjalan, bukan mandek. Lalu, saat ini yang dilakukan pimpinan DPR adalah membantu fraksi-fraksi dengan menyusun DIM yang disusun teman-teman tenaga ahli dari PKB," kata Arsul.

Baca juga: Pasal Kontroversi di Omnibus Law: Kemudahan Rekrut Tenaga Kerja Asing

 

Ia mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja akan dimulai di masa persidangan DPR yang dibuka pada akhir Maret.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Komisi X Minta Nadiem Alokasikan Subsidi Internet dan Ponsel Pintar bagi Siswa

Nasional
Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X