Kompas.com - 12/03/2020, 14:06 WIB
Aksi demonstrasi tolak Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/3/2020) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAAksi demonstrasi tolak Omnibus Law di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (11/3/2020)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah bermaksud merugikan buruh lewat omnibus law RUU Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan Dini Purwono menanggapi aksi unjuk rasa dan penolakan kelompok buruh terhadap RUU Cipta Kerja.

"Kalau dari Presiden jelas tidak ada maksud untuk merugikan buruh," kata Dini kepada wartawan, Kamis (12/3/2020).

Dini justru menyebutkan, Presiden dengan jelas mengatakan jangan sampai usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan buruh dirugikan atau tersakiti dengan adanya RUU Cipta Kerja ini.

"Memang jelas bahwa Indonesia butuh iklim kondusif untuk mendorong investasi, tapi tidak dengan cara menyakiti kelompok tertentu. Yang harus dicari adalah titik ekuilibrium yang fair bagi semua stakeholders," kata Dini Purwono.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Pekerja Ancam Mogok Kerja Nasional

Terkait pasal-pasal di draf RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh, Dini meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, Presiden Jokowi hanya memberi arahan secara umum.

Sementara, teknis penyusunan draf RUU tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

"Untuk masalah teknis drafting RUU-nya silakan ditanyakan ke Kemenko Perekonomian. Karena tanggung jawab drafting, sosialisasi dan implementasi ada dalam ranah Kemenko," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, serikat buruh akan kembali menggelar aksi demo menentang omnibus law RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Soal RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Minta Dibaca Dulu Baru Berdebat

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, demonstrasi akan digelar di Jakarta pada 23-24 Maret 2020.

"Tanggal 23 atau 24 Maret akan ada aksi besar-besaran 50.000 buruh," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.