Silaturahim Kebangsaan, Sohibul Akan Temui SBY Kamis Malam Ini

Kompas.com - 12/03/2020, 10:52 WIB
(ki-ka) Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, dan Wakil Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, saat mengadakan pertemuan di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). KOMPAS.com/Devina Halim(ki-ka) Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, dan Wakil Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, saat mengadakan pertemuan di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dijadwalkan akan menggelar silaturahim kebangsaan dengan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kamis (12/3/2020).

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan, pertemuan ini bagian dari safari silaturahim kebangsaan lanjutan yang digelar PKS.

PKS, kata dia, ingin bertukar pikiran mengenai kondisi bangsa saat ini kepada SBY yang kini memegang nahkoda utama Partai Demokrat.

"Beliau Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus pernah memimpin negeri ini 10 tahun. Tentu PKS ingin bertukar pikiran tentang apa-apa yang terjadi saat ini berdasarkan pengalaman dan pandangan beliau sebagai politisi dan negarawan," kata Mustafa dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: SBY Utus Sekjen Demokrat Temui Anies Baswedan, Ada Apa?

Mustafa mengatakan, berbagai isu kebangsaan akan dibawa dalam perbincangan dengan SBY diantaranya kasus Jiwasraya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pilkada 2020, RUU Pemilu dan sederet persoalan bangsa hari ini.

"Kami ingin mencari titik temu untuk membangun kerjasama. Apalagi dengan Pak SBY kami pernah bekerjasama dalam Pemerintahan beliau dua periode," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Sohibul Iman bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Bertemu Airlangga, SBY Nilai Sosialisasi RUU Cipta Kerja Belum Maksimal

Dalam pertemuan tersebut, Sohibul menyerahkan tiga catatan terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Pertama, Omnibus Law RUU tersebut harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

"Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi," ucapnya.

Kedua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder.

Baca juga: Jelang Kongres Demokrat, AHY dan Ibas Sama-sama Berpeluang Gantikan SBY

Sohibul menekankan, pemerintah perlu memperhatikan hak-hak pekerja dan tidak hanya berpihak pada investor.

" PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," tuturnya.

Terakhir, menurut Sohibul, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X