Mahfud Siapkan Evaluasi 29 Nelayan Pantura yang Melaut di Natuna

Kompas.com - 11/03/2020, 11:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko PolhukamMahfud MD menyatakan, nelayan Pantura yang kini mulai melaut di Laut Natuna Utara atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia akan mendapat evaluasi.

"Sekarang sudah memasuki hari ketiga mereka di sana (di Natuna) dan kita akan terus evaluasi dan akan terus kembangkan," ujar Mahfud ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: Mulai Selasa Hari Ini, 29 Kapal Nelayan Pantura Ramaikan Natuna Utara

Mahfud mengatakan, para nelayan Pantura itu berasal dari Tegal, Jawa Tengah.

Mereka sudah beroperasi di wilayah perairan ZEE Indonesia dengan menggunakan kapal minimal berkapasitas 100 Gross Tonnage (GT).

Dalam penangkapan itu, mereka mendapatkan pengawalan langsung dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Sudah beroperasi di kawal oleh Bakamla untuk melakukan penangkapan ikan di sana dengan kapal-kapal besar dan itu terus akan bertahap," kata dia.

Baca juga: Siap Berangkat ke Natuna, Nelayan Pantura Minta Diberi Harga Solar Khusus

Mahfud menegaskan, keberadaan kapal besar itu juga sebagai bentuk kehadiran negara karena selama ini terdapat kapal tertentu yang mendapat larangan untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia.

Di sisi lain, perubahan kebijakan tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pembaruan terhadap kebijakan itu sendiri.

"Mari kita pelajari lagi apa benar ini untuk kesejahteraan rakyat. kalau tidak benar mari kita evaluasi. Mungkin pada saat tertentu larangan terhadap jenis perahu tertentu, kapal tertentu, benar," ungkap dia.

"Tapi pada saat lain, mungkin sudah tidak benar. Itulah perlunya pemerintah selalu meng-update perkembangan situasi di lapangan," katanya.

Baca juga: Nelayan Pantura Bisa Melaut di Natuna Mulai Akhir Januari

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X