Mahfud Siapkan Evaluasi 29 Nelayan Pantura yang Melaut di Natuna

Kompas.com - 11/03/2020, 11:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko PolhukamMahfud MD menyatakan, nelayan Pantura yang kini mulai melaut di Laut Natuna Utara atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia akan mendapat evaluasi.

"Sekarang sudah memasuki hari ketiga mereka di sana (di Natuna) dan kita akan terus evaluasi dan akan terus kembangkan," ujar Mahfud ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: Mulai Selasa Hari Ini, 29 Kapal Nelayan Pantura Ramaikan Natuna Utara

Mahfud mengatakan, para nelayan Pantura itu berasal dari Tegal, Jawa Tengah.

Mereka sudah beroperasi di wilayah perairan ZEE Indonesia dengan menggunakan kapal minimal berkapasitas 100 Gross Tonnage (GT).

Dalam penangkapan itu, mereka mendapatkan pengawalan langsung dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Sudah beroperasi di kawal oleh Bakamla untuk melakukan penangkapan ikan di sana dengan kapal-kapal besar dan itu terus akan bertahap," kata dia.

Baca juga: Siap Berangkat ke Natuna, Nelayan Pantura Minta Diberi Harga Solar Khusus

Mahfud menegaskan, keberadaan kapal besar itu juga sebagai bentuk kehadiran negara karena selama ini terdapat kapal tertentu yang mendapat larangan untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia.

Di sisi lain, perubahan kebijakan tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pembaruan terhadap kebijakan itu sendiri.

"Mari kita pelajari lagi apa benar ini untuk kesejahteraan rakyat. kalau tidak benar mari kita evaluasi. Mungkin pada saat tertentu larangan terhadap jenis perahu tertentu, kapal tertentu, benar," ungkap dia.

"Tapi pada saat lain, mungkin sudah tidak benar. Itulah perlunya pemerintah selalu meng-update perkembangan situasi di lapangan," katanya.

Baca juga: Nelayan Pantura Bisa Melaut di Natuna Mulai Akhir Januari

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X