Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Pembangunan Perbatasan Rp 24,3 Triliun, Mahfud Wanti-wanti soal Ini

Kompas.com - 11/03/2020, 11:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD tidak ingin lagi ada ego sektoral dalam pembangunan di wilayah perbatasan negara.

Ia menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus saling terintegrasi dalam membangun wilayah perbatasan.

"Sekarang negara memiliki anggaran untuk itu (pembangunan wilayah perbatasan) besar sekali, Rp 24,3 triliun," ujar Mahfud dalam pidato di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

"Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanan dan impelemantasinya, kan itu hebat sekali," lanjut dia.

Baca juga: Patung Presiden Soekarno di Pos Lintas Batas Negara Motaain dan Wini

Hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi, lanjut Mahfud, ingin kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat bersatu dalam membangun daerah perbatasan agar hasilnya terlihat.

"Seminggu lalu, saya bersama Mendagri hadir rapat terbatas dengan presiden. Apa pesan Presiden? Diintegrasikan," ujar Mahfud MD.

"Karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar akan wujud jadi barang bisa dilihat," lanjut dia.

Mahfud mencontohkan, daerah perbatasan yang pembangunannya tidak terintegrasi, adalah Papua.

Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah bekerja sendiri-sendiri dan hasilnya pun tak terlihat.

"(Saat ini) kebijakan di Papua itu diintegrasikan karena anggarannya besar. Tapi selama ini tidak terlihat karena di sana sendiri-sendiri. Pendidikan sendiri, perindustrian di sana sendiri-sendiri, enggak terlihat," kata Mahfud.

Baca juga: Pekan Depan, Indonesia dan Malaysia Teken MoU soal Batas Negara

Mahfud MD mengingatkan kembali bahwa dirinya mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan negara sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Terdapat empat tugas yang diemban BNPP sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pertama, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua menetapkan rencana kebutuhan anggaran.

Ketiga, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan. Terakhir, yakni melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Mendagri Tito Karnavian yang juga selaku kepala BNPP, perwakilan TNI AD, AL, AU, Polri, hingga sejumlah kepala daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] SYL Ajak Makan Biduan Nayunda | Surya Paloh Dilaporkan Kegiatan Organisasi Sayap Nasdem Didanai Kementan

[POPULER NASIONAL] SYL Ajak Makan Biduan Nayunda | Surya Paloh Dilaporkan Kegiatan Organisasi Sayap Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Kemenlu RI: 24 WNI yang Ditangkap Palsukan Visa Haji, 22 di Antaranya Akan Dideportasi

Kemenlu RI: 24 WNI yang Ditangkap Palsukan Visa Haji, 22 di Antaranya Akan Dideportasi

Nasional
124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com