Surya Paloh Tak Sepakat Pemilihan Presiden, DPR dan DPD Digelar Serentak

Kompas.com - 09/03/2020, 16:55 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Nomor 41 Kota Medan, Kamis (20/2/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat meresmikan kantor DPW Partai NasDem Sumut di Jalan Prof HM Yamin Nomor 41 Kota Medan, Kamis (20/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak setuju dengan keserentakan pemilihan umum sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan, pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut Paloh, penyelenggaraan pemilu serentak sangat memberatkan partai politik sebagai peserta.

"Pemilu secara serempak itu eksesnya, situasinya, sebenarnya di luar daripada batas kewajaran kapasitas kami sebagai peserta pemilu," kata Paloh saat konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Ia mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar serentak semestinya jadi bahan evaluasi.

Paloh tak ingin peristiwa di Pemilu 2019 terulang kembali.

"Maka seyogianya kami berharap mungkin tetap terpisah, yaitu pemilu legislatif terlebih dahulu terlepas barangkali diberikan kesempatan beberapa bulan, baru pelaksanaan pemilu pilpres," ujar Paloh.

Baca juga: KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Namun, dia mengakui keputusan MK bersifat final dan mengikat.

Paloh menyatakan Nasdem bersama partai-partai politik lain akan mencari solusi terbaik untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya.

"Kami akan coba agar Nasdem dan Golkar untuk mengajak duduk bersama kawan-kawan fraksi partai politik lain untuk memikirkan apa solusi yang terbaik dengan situasi yang seperti ini," tutur dia.

 

Baca juga: DPR dan Pemerintah Akan Bahas 6 Model Pemilu Serentak dalam Putusan MK

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Nasional
Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Sidang Tahunan MPR Digelar Hari Ini, Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional
Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Kasus Positif Terus Bertambah, Kemenkes Tak Khawatirkan Daya Tampung RS Rujukan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Mendagri 'Sentil' Wali Kota Depok

Nasional
Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X