Alasan Pemerintah Tambah Hari Libur 2020, Wabah Corona?

Kompas.com - 09/03/2020, 13:57 WIB
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat mengenai revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di kantor Kemenko PMK, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudyaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat mengenai revisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020 di kantor Kemenko PMK, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa penambahan hari libur dan cuti bersama tahun 2020 berkaitan dengan perkembangan virus corona ( Covid-19).

Menurut Muhadjir Effendy, sebelum wabah virus corona merebak, sudah ada arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menambah hari libur dan cuti bersama.

"Enggak, enggak ada hubungannya (dengan corona)," kata Muhadjir usai rapat bersama para menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

"Jadi sebelum masalah ini (virus corona) muncul, sudah ada arahan dari Bapak Presiden," lanjut dia.

Baca juga: Pemerintah Tambah 4 Hari Libur dan Cuti Bersama 2020, Ini Rinciannya

Muhadjir Effendy mengatakan, penambahan hari libur dan cuti nasional ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Sebab, belakangan, terjadi penurunan tren ekonomi secara global.

"Kan memang ada kecenderungan tren ekonomi global kan menurun," ujar dia.

Menambahkan pernyataan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal Indonesia melalui penambahan hari libur dan cuti bersama.

Baca juga: Pasien Suspect Virus Corona di Riau Bertambah Jadi 6 Orang

Hal ini, kata dia, dapat menguatkan persatuan masyarakat.

"Untuk meningkatkan perekonomian nasional kita agar lebih mengenali Indonesia, itu tujuan utamanya," kata Ida.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X