KPK Temukan Potensi Kerugian Negara dalam Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik

Kompas.com - 06/03/2020, 17:55 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi kerugian negara senilai Rp 3,6 miliar setiap tahunnya dari pengelolaan sampah menjadi listrik.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, niat mulia mengubah sampah menjadi listrik justru menjadi bumerang karena biaya produksi yang tidak sebanding harga listrik yang dihasilkan.

"Jadi yang semula berharap mengolah sampah itu bisa mengentaskan sampah menghasilkan energi ternyata inefisien bisa sampai Rp 3,6 triliun kalau dilanjutkan," kata Ghufron dalam konferensi pers, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Empat Daerah Siap Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Angka kerugian itu dapat bertambah berkali-kali lipat karena masa kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang cukup lama yakni 25 tahun.

"Per tahun saja bisa Rp 3,6 triliun, kalau kemudian kontraknya 25 tahun tentu bisa diperhitungkan besarnya seberapa ya," kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, potensi kerugian yang ditemukan KPK itu berasal dari Rp 2,03 triliun yang disediakan per tahun untuk dibayarkan ke badan usaha dan perkiraan subsidi yang harus dibayarkan ke PLN sebesar Rp 1,6 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK juga menyoroti mahalnya biaya produksi listrik bertenaga sampah yang senilai 13 sen Dollar AS per kwh sedangkan listrik dari tenaga uap hanya sebesar 4 sen Dollar AS per kwh.

Baca juga: Bekasi Cari Investor Baru Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

"Jadi selisihnya ada 9 (sen Dollar AS), 9 ini siapa yang subsidi? PLN kan secara perusahaan pasti mikir, "Loh ini kok uangnya dari siapa? Kalau dari kami merugikan." Apakah APBN negara mau subsidi?" ujar Ghufron.

Di sisi lain, tipping fee atau biaya pengiriman sampah ke Pembangkit Listrik Tenaga Sampah juga dinilai terlalu tinggi yakni mencapai Rp 2 miliar.

Oleh karena itu, KPK mengusulkan revisi Perpres 35 Tahun 2018 supaya tidak memaksakan pemanfaatan sampah menjadi listrik melainkan menjadi energi lain.

"Tidak perlu kalau masalahnya masalah sampah, dipaksakan menjadi listrik. Cukup ke energi lain, seperti briket, pelet, kompos atau yang lain. Sebenernya ini kan mau nyelesain masalah sampah, untuk kemudian ke listrik," kata Ghufron.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X