Kompas.com - 05/03/2020, 21:24 WIB
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019). KOMPAS.com/ANDI HARTIKMantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin saat menghadiri Kajian Ramadhan oleh PWMU Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (19/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Persyarikatan Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengusulkan agar digelar sidang darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) guna membahas dan memutuskan langkah yang diambil menjelang pelaksanaan ibadah haji di kalangan negara-negara sedang darurat kasus virus corona (Covid-19).

"Jelas perlu ada sidang darurat OKI untuk memutuskan (penyelenggaraan ibadah haji) tahun ini," kata Din di Jakarta, Kamis (5/3/2019).

Baca juga: Warga Sumsel Diimbau Tenang, 1 Jemaah Umrah yang Diisolasi Negatif Corona

Adanya keputusan Arab Saudi melakukan moratorium bagi pendatang dari negara-negara terindikasi virus corona tidak serta-merta bisa disalahkan.

"Karena mereka (Arab Saudi) punya hak," ucap Din.

Moratorium yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi bukan hanya berdampak bagi keamanan rakyatnya sendiri, melainkan juga keamanan umat Muslim sedunia.

Hal itu juga harus bisa dilihat masyarakat Muslim di negara peserta OKI, termasuk Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penularan virus dipandang Din akan sulit dihindari jika mengingat besarnya jumlah jemaah yang hadir saat penyelenggaraan ibadah haji.

Ia pun merasa bahwa masyarakat Muslim dunia dapat memahami alasan Pemerintah Arab Saudi melakukan moratorium tersebut.

Namun, yang perlu diperhatikan, menurut Din, sampai kapan moratorium itu diberlakukan.

"Kita berharap Pemerintah Arab Saudi juga membuka peluang dan memberi kearifan, jangan secara mutlak begitu. Inilah tantangannya," kata Din.

Baca juga: Komisi VIII Yakin Penangguhan Visa Umrah Segera Dicabut

Dia berpendapat, bisa tidak diadakan suatu teknologi yang dapat mendeteksi virus corona secara dini dari mulai keberangkatan di negara asal jamaah maupun sampai pada saat jamaah tiba di Saudi.

Ia prihatin dengan jemaah apabila moratorium itu berlaku secara mutlak, karena tidak hanya ratusan ribu orang yang kecewa apabila ibadah haji tidak diselenggarakan, tetapi ada jutaan orang yang akan merasa kecewa.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Nasib Uang Jemaah jika Umrah Ditangguhkan Setahun

Karena itu, dia meminta pemerintah Republik Indonesia juga aktif melakukan langkah-langkah dan melobi Pemerintah Arab Saudi dengan memperhatikan kondisi yang ada.

"Kan sekarang sudah ada juga yang terkena di Saudi Arabia. Untuk Pemerintah (Indonesia) lakukanlah lobi-lobi, langkah-langkah ya," kata Din.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X