Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII Yakin Penangguhan Visa Umrah Segera Dicabut

Kompas.com - 05/03/2020, 18:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meyakini kebijakan pemerintah Arab Saudi penanguhan visa umrah Indonesia akan segera dicabut.

Hal ini disampaikan Ace, menyusul kabar bahwa pemerintah Arab Saudi akan menunda penyelenggaraan umrah dalam waktu yang lama.

Menurut Ace, pencabutan penanguhan visa umrah bisa dilakukan, apabila Arab Saudi bisa menangani penyebaran virus corona dengan lebih cepat.

"Jika kecenderungan penanganan Covid-19 ini ternyata dapat diselesaikan dengan cepat, maka sudah seharusnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi segera untuk mencabut kebijakan itu," kata Ace ketika dihubungi wartawan, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Akibat Virus Corona: Umrah Ditunda, Haji Belum Diputuskan

Kendati demikian, Ace meminta, calon jemaah umrah Indonesia memahami dan memberi pengertian atas kebijakan penangguhan visa umrah.

Di samping itu, mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, Ace mengatakan, belum ada indikasi pemerintah Arab Saudi akan menunda pelaksanaannya.

"Kita harus optimistis. Sehingga tidak mengganggu musim haji yang telah direncanakan," ujarnya.

Oleh karenanya, Kementerian Agama, kata dia, harus tetap mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan prosedur.

"Pelunasan setoran haji, pelaksanaan manasik haji dan kegiatan pra musim haji tetap dilakukan sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media, informasi bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menangguhkan pelaksanaan umrah sepanjang 2020. Informasi itu dikutip dari salah satu web berbahasa Inggris, www.channelnewsasia.com.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menegaskan bahwa sampai saat ini belum menerima informasi resmi terkait hal itu.

Namun, Endang mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktur Urusan Travel Umrah Saudi Abdurrahman Al Segaf dan memastikan bahwa berita tersebut tidak benar.

“KUH (Kantor Urusan Haji) KJRI Jeddah sudah berkoordinasi dengan Abdurrahman Al Segaf. Dia mengatakan bahwa informasi tentang penutupan umrah selama 1 tahun di 2020 itu tidak benar,” ujar Endang melalui pesan singkat, Kamis (05/03).

“Demikian juga terkait pelaksanaan haji tahun ini. Persiapan terus berjalan. Sampai saat ini belum ada keputusan terkait dibatalkannya pelaksanaan haji dari Saudi,” lanjutnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Nasib Uang Jemaah jika Umrah Ditangguhkan Setahun

Hal senada disampaikan Pembantu Staf Teknis Haji (STH) I KUH KJRI Jeddah Amin Handoyo. Dia mengaku sudah melakuakan konfirmasi ke call center Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di nomor 00966920002814.

“Saya konfirmasi ke call center dan ada penjelasan bahwa berita penundaan 1 tahun itu tidak benar,” jelasnya.

“Pengumuman yang benar adalah bahwa penangguhan itu bersifat sementara sampai batas yang akan diumumkan kemudian. Untuk perkembangannya bisa dipantau melalui twitter Kementerian Haji dan Umrah,” tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com