Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Ahli KSP Tegaskan Negara Tidak Keluarkan Surat Bebas Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 19:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan, Erlinda mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan surat bebas virus corona untuk masyarakat.

Hal ini disampaikan untuk menjawab banyaknya permintaan masyarakat terkait surat bebas virus corona.

"Kami mendapatkan laporan sebab kan kami punya hotline, bahwa masyarakat ada yang berbondong-bondong meminta bahwa mereka harus mempunyai surat bebas corona. Nah ini yang kami harus luruskan," ujar Erlinda melalui sambungan telepon saat memberikan materi dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Erlinda menegaskan bahwa permintaan itu tidak bisa dikabulkan.

"Ini yang kami harus luruskan bahwa negara tidak mengeluarkan itu. Tapi yang mengeluarkan adalah negara luar yang mereka punya history perjalanan di negara- negara yang memang di sana adalah (tercatat sebagai lokasi penularan)," kata Erlinda.

Baca juga: Update Virus Corona 5 Maret: 156 Spesimen Diperiksa, 2 Positif, 9 Tunggu Hasil

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, Nina Susana Dewi mengatakan, banyak pasien yang datang dan berobat karena khawatir terjangkit virus corona.

Nina mengatakan, sejak pemerintah mengumumkan dua warga positif terjangkit virus corona, banyak masyarakat yang ingin memeriksakan diri ke RSHS.

Hal tersebut dikatakan Nina dalam rapat penanganan kebencanaan dan penanganan virus corona di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (3/3/2020).

"Setelah ada yang positif, ada yang hanya flu dan riwayat ke luar negeri memeriksakan diri hanya untuk mendapat surat bebas corona," kata Nina.

Baca juga: Antisipasi Virus Corona, PMI Imbau Jemaah Shalat Jumat Bawa Sajadah Sendiri

Menurut Nina, sebagian besar pasien yang datang dan memeriksakan diri tersebut tidak memiliki gejala yang sama dengan penderita virus corona.

Nina meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengimbau rumah sakit swasta, agar bisa menangani permintaan pemeriksaan masyarakat.

Saat ini, ada tujuh rumah sakit yang menjadi rujukan bagi penderita Covid-19, yakni RSHS Bandung, RSUD Dr Slamet Garut dan RSU Gunung Jati Cirebon.

Kemudian, RSTP Dr H A Rotinsulu Bandung, RSU R. Syamsudin Sukabumi, RSU Kabupaten Indramayu dan RSU Kabupaten Subang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com