Dicopot dari Dirjen Pas, Utami Klaim Tekan "Overcapacity" Lapas

Kompas.com - 05/03/2020, 17:39 WIB
Eks Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dan Plt Dirjen Pemasyarakatan Nugroho menandatangani memorandum serah terima jabatan dalam acara pisah sambut dan serah terima jabatan di Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DEks Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami dan Plt Dirjen Pemasyarakatan Nugroho menandatangani memorandum serah terima jabatan dalam acara pisah sambut dan serah terima jabatan di Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Puguh Budi Utami mengklaim berhasil menekan jumlah narapidana berstatus overstay di lembaga pemasyarakatan selama menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Diketahui, Utami dicopot dari jabatannya kini dan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) bernama Nugroho.

"Tahun 2019 kita sudah bisa menyelesaikan dari kondisi overstay 29.000 lebih dan akhir tahun tinggal 600-an. Ini luar biasa. Kerja teman-teman semua yang sangat luar biasa," kata Utami saat pidato serah terima jabatan di Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Bandar yang Pasok Narkoba untuk Aulia Farhan adalah Napi di Lapas Bogor

Status overstay artinya narapidana yang masih tetap ditahan, padahal semestinya sudah dibebaskan.

Kondisi ini pun erat kaitannya dengan persoalan lain di lembaga pemasyarakatan, yakni kelebihan kapasitas lapas.

Utami menambahkan, salah satu strategi mengatasi persoalan narapidana overstay adalah menggencarkan program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba.

Baca juga: Yasonna Prioritaskan Masalah Overkapasitas Lapas Ketimbang Bilik Asmara

"Contoh untuk pengedar, pecandu, korban, jangan dimasukkan ke lapas. Kami sepakat untuk dilakukan rehabilitasi. Alhamdulillah tahun 2020 sudah dilaksanakan rehabilitasi sosial dan medis dengan jumlah 21.540 orang, ini sangat luar biasa," ujar Utami.

Sementara itu, sang pengganti, Nugroho, mengatakan bahwa penyelesaian persoalan kelebihan kapasitas lapas akan dilanjutkan dengan pemberian hak remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang kebebasan.

Meski demikian, Nugroho mengakui, tugasnya sebagai pengganti Utami tidak mudah. Sebab, terdapat 15 butir resolusi pemasyarakatan yang belum dilaksanakan seluruhnya.

Baca juga: Modus Baru Penyelundupan Narkoba di Lapas, Sabu Dikemas dalam Inhaler

"Kami melaksanakan resolusi pemasyarakatan, ada 15 butir dan itu sulitlah. Tetapi, kami perjuangkan. Kalau tadi disebutkan di sana pembangunan zona integritas, pemberantasan narkoba, overstaying tadi disebutkan kan, banyak menjadi 15-lah," kata Nugroho.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nasional
Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X