Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 24/02/2020, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjawab permintaan soal penyediaan fasilitas 'bilik asmara' di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Yasonna mengatakan saat ini pemerintah belum mempunyai anggaran untuk menyediakan fasilitas tersebut. Menurut dia, prioritas pemerintah adalah mengatasi masalah overkapasitas lapas.

"Untuk mengatasi over capacity saja kita tidak punya (anggaran), apalagi membuat rumah family visit (bilik asmara)," kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Penjara di Sumut Overkapasitas, Peran dari Masyarakat Juga Diperlukan

Yasonna sepakat dengan anggapan bahwa pemenuhan kebutuhan biologi merupakan hak para narapidana.

Menurut Yasonna, lapas di sejumlah negara juga sudah menyediakan fasilitas itu.

Namun, Yasonna menegaskan, pemerintah belum punya kemampuan memberikan fasilitas tersebut.

"Di negara negara lain sudah ada. Kita belum punya kemampuan itu," tutur dia.

"Kita belum selesai juga dengan persoalan persoalan klasik kita. Fasilitas dan prasarana yang bisa mengakomodasi," imbuh Yasonna.

Baca juga: Rapat dengan Menkumham, Politisi PDI-P Minta Ada Bilik Asmara di Lapas

Sebelumnya, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Safaruddin meminta Kemenkumham memperhatikan fasilitas-fasilitas di lapas.

Salah satunya, Safaruddin meminta Yasonna menyediakan bilik bagi para narapidana untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka.

"Beberapa waktu yang lalu beberapa LP masih kurang fasilitas. Fasilitas LP-nya, termasuk masalah tempat ibadah, kemudian masalah kebutuhan biologis para narapidana ini," kata Safaruddin.

Safaruddin menilai, pemenuhan hak biologis narapidana merupakan bagian dari hak asasi. Oleh sebab itu, menurut dia, hak-hak asasi para narapidana di lapas juga harus tetap diakomodasi.

"Saya kira harus menjadi perhatian kita semua, bahwa orang di penjara itu bukan dihukum, tapi ada hak-haknya juga. Termasuk kebutuhan biologisnya dia," ucap Safaruddin.

"Jadi harus disiapkan tempat mereka untuk menjalankan kebutuhan-kebutuhan itu," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Bakal Jalankan Putusan Bawaslu untuk Verifikasi Administrasi Ulang Partai Prima

KPU Bakal Jalankan Putusan Bawaslu untuk Verifikasi Administrasi Ulang Partai Prima

Nasional
Proses di MKMK Beres, Jokowi Diminta Izinkan Hakim MK Diperiksa Polisi

Proses di MKMK Beres, Jokowi Diminta Izinkan Hakim MK Diperiksa Polisi

Nasional
Prima Optimistis Bisa Ikut Pemilu 2024 setelah Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Prima Optimistis Bisa Ikut Pemilu 2024 setelah Gugatannya Dikabulkan Bawaslu

Nasional
Hakim Guntur Hamzah Disanksi, MKMK Sebut Perubahan Substansi Putusan Wajar

Hakim Guntur Hamzah Disanksi, MKMK Sebut Perubahan Substansi Putusan Wajar

Nasional
Menangkan Gugatan Prima, Bawaslu Minta KPU Buka Akses Sipol

Menangkan Gugatan Prima, Bawaslu Minta KPU Buka Akses Sipol

Nasional
KPK Imbau Rafael Alun Trisambodo Tak Kabur ke Luar Negeri

KPK Imbau Rafael Alun Trisambodo Tak Kabur ke Luar Negeri

Nasional
MKMK: Tiada Persekongkolan pada Pelanggaran Etik Guntur Hamzah

MKMK: Tiada Persekongkolan pada Pelanggaran Etik Guntur Hamzah

Nasional
Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Sandiaga Uno Justru Dinilai Paling Ideal Jadi Cawapres

Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Sandiaga Uno Justru Dinilai Paling Ideal Jadi Cawapres

Nasional
Polisi Sebut Buron Jepang Yusuke Yamazaki Berada di Jakarta

Polisi Sebut Buron Jepang Yusuke Yamazaki Berada di Jakarta

Nasional
PDI-P Lantik Kepala LKPP dan Anak Olly Dondokambey jadi Pimpinan Taruna Merah Putih

PDI-P Lantik Kepala LKPP dan Anak Olly Dondokambey jadi Pimpinan Taruna Merah Putih

Nasional
'DPR Harusnya Malu, Hakim MK yang Mereka Tunjuk Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik'

"DPR Harusnya Malu, Hakim MK yang Mereka Tunjuk Langgar Etik 6 Jam Usai Dilantik"

Nasional
Langsung Jadi Komisaris Mandiri Usai Mundur dari Menpora, Zainudin Amali: Enggak Masalah, Kenapa?

Langsung Jadi Komisaris Mandiri Usai Mundur dari Menpora, Zainudin Amali: Enggak Masalah, Kenapa?

Nasional
Wiranto Tunda Bergabung, PAN Buka Suara

Wiranto Tunda Bergabung, PAN Buka Suara

Nasional
Para Istri Pejabat yang Gemar 'Flexing' Berujung Dibongkar 'Netizen'

Para Istri Pejabat yang Gemar "Flexing" Berujung Dibongkar "Netizen"

Nasional
Wamenkumham: Pejabat yang Diadukan Harus Kalrifikasi, Bukan Lapor Balik ke Bareskrim

Wamenkumham: Pejabat yang Diadukan Harus Kalrifikasi, Bukan Lapor Balik ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke