Kompas.com - 02/03/2020, 11:41 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim bahwa pada institusinya hampir tidak ada persoalan yang berkaitan dengan penyelewengan keuangan.

Namun demikian, menurut dia, sekalipun ada satu dua orang yang bermasalah, hal itu tidak akan ada artinya lantaran jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama yang banyak.

"Kementerian Agama ASN-nya lebih kurang 260-an ribu. Jadi kalau ada satu dua yang terlibat masalah-masalah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), itu enggak ada artinya, sangat sangat sangat kecil," kata Fachrul dalam sambutannya di acara rapat kerja nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Menag Fachrul Razi Berharap Penghentian Visa Arab Saudi Tak Berlanjut ke Musim Haji

Meski begitu, menurut Fachrul, perilaku koruptif harus dieliminasi. Ia pun mengajak seluruh elemen di insitusinya bersama-sama mengeliminasi tindakan penyelewengan keuangan.

Hal itu, kata dia, dapat dilakukan dengan menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik.

"Kalau good governance dibangun, saya kira peluang untuk adanya hengki-pengki menjadi lebih kecil," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fahrul mencontohkan, upaya pembangunan sistem pemerintahan yang baik itu sudah ia terapkan dengan mencegah praktik KKN dalam pengerjaan proyek yang besar.

Pada proyek pembangunan enam universitas Islam negeri (UIN) senilai Rp 3,6 triliun misalnya, Fachrul menyebut, dirinya mengumpulkan para pemenang tender.

Fachrul mengingatkan bahwa para pemenang tender tidak sedikitpun berutang budi kepada dirinya maupun pejabat-pejabat Kemenag.

Sehingga, ia meminta supaya para pemenang tender tak melakukan penyimpangan.

Baca juga: Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

"Saya katakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu memenangkan tender ini karena panitia menilai bapak-bapak dan ibu-ibu adalah yang paling baik, karena itu bapak-bapak menang ini tidak ada kaitannya dengan jasa baiknya menteri agama, jasa baiknya wamen, jasa baiknya sekjen atau semua yang ada di sini," ujar Fachrul.

"Oleh karena itu bapak tidak utang budi sedikitpun pada menteri, kepada wamen, kepada sekjen, dan kepada siapapun. Bapak hanya utang budi kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Fachrul pun menyebut, jika ada tindakan penyelewengan dalam suatu pengerjaan proyek, pihaknya pastinakan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.