Menag: ASN Kemenag Banyak, Kalau Satu Dua KKN Tak Ada Artinya

Kompas.com - 02/03/2020, 11:41 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim bahwa pada institusinya hampir tidak ada persoalan yang berkaitan dengan penyelewengan keuangan.

Namun demikian, menurut dia, sekalipun ada satu dua orang yang bermasalah, hal itu tidak akan ada artinya lantaran jumlah aparatur sipil negara ( ASN) di Kementerian Agama yang banyak.

"Kementerian Agama ASN-nya lebih kurang 260-an ribu. Jadi kalau ada satu dua yang terlibat masalah-masalah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), itu enggak ada artinya, sangat sangat sangat kecil," kata Fachrul dalam sambutannya di acara rapat kerja nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Menag Fachrul Razi Berharap Penghentian Visa Arab Saudi Tak Berlanjut ke Musim Haji

Meski begitu, menurut Fachrul, perilaku koruptif harus dieliminasi. Ia pun mengajak seluruh elemen di insitusinya bersama-sama mengeliminasi tindakan penyelewengan keuangan.

Hal itu, kata dia, dapat dilakukan dengan menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik.

"Kalau good governance dibangun, saya kira peluang untuk adanya hengki-pengki menjadi lebih kecil," ujarnya.

Fahrul mencontohkan, upaya pembangunan sistem pemerintahan yang baik itu sudah ia terapkan dengan mencegah praktik KKN dalam pengerjaan proyek yang besar.

Pada proyek pembangunan enam universitas Islam negeri (UIN) senilai Rp 3,6 triliun misalnya, Fachrul menyebut, dirinya mengumpulkan para pemenang tender.

Fachrul mengingatkan bahwa para pemenang tender tidak sedikitpun berutang budi kepada dirinya maupun pejabat-pejabat Kemenag.

Sehingga, ia meminta supaya para pemenang tender tak melakukan penyimpangan.

Baca juga: Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

"Saya katakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu memenangkan tender ini karena panitia menilai bapak-bapak dan ibu-ibu adalah yang paling baik, karena itu bapak-bapak menang ini tidak ada kaitannya dengan jasa baiknya menteri agama, jasa baiknya wamen, jasa baiknya sekjen atau semua yang ada di sini," ujar Fachrul.

"Oleh karena itu bapak tidak utang budi sedikitpun pada menteri, kepada wamen, kepada sekjen, dan kepada siapapun. Bapak hanya utang budi kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Fachrul pun menyebut, jika ada tindakan penyelewengan dalam suatu pengerjaan proyek, pihaknya pastinakan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X