Kompas.com - 02/03/2020, 11:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengklaim bahwa pada institusinya hampir tidak ada persoalan yang berkaitan dengan penyelewengan keuangan.

Namun demikian, menurut dia, sekalipun ada satu dua orang yang bermasalah, hal itu tidak akan ada artinya lantaran jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama yang banyak.

"Kementerian Agama ASN-nya lebih kurang 260-an ribu. Jadi kalau ada satu dua yang terlibat masalah-masalah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), itu enggak ada artinya, sangat sangat sangat kecil," kata Fachrul dalam sambutannya di acara rapat kerja nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Menag Fachrul Razi Berharap Penghentian Visa Arab Saudi Tak Berlanjut ke Musim Haji

Meski begitu, menurut Fachrul, perilaku koruptif harus dieliminasi. Ia pun mengajak seluruh elemen di insitusinya bersama-sama mengeliminasi tindakan penyelewengan keuangan.

Hal itu, kata dia, dapat dilakukan dengan menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik.

"Kalau good governance dibangun, saya kira peluang untuk adanya hengki-pengki menjadi lebih kecil," ujarnya.

Fahrul mencontohkan, upaya pembangunan sistem pemerintahan yang baik itu sudah ia terapkan dengan mencegah praktik KKN dalam pengerjaan proyek yang besar.

Pada proyek pembangunan enam universitas Islam negeri (UIN) senilai Rp 3,6 triliun misalnya, Fachrul menyebut, dirinya mengumpulkan para pemenang tender.

Fachrul mengingatkan bahwa para pemenang tender tidak sedikitpun berutang budi kepada dirinya maupun pejabat-pejabat Kemenag.

Sehingga, ia meminta supaya para pemenang tender tak melakukan penyimpangan.

Baca juga: Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

"Saya katakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu memenangkan tender ini karena panitia menilai bapak-bapak dan ibu-ibu adalah yang paling baik, karena itu bapak-bapak menang ini tidak ada kaitannya dengan jasa baiknya menteri agama, jasa baiknya wamen, jasa baiknya sekjen atau semua yang ada di sini," ujar Fachrul.

"Oleh karena itu bapak tidak utang budi sedikitpun pada menteri, kepada wamen, kepada sekjen, dan kepada siapapun. Bapak hanya utang budi kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Fachrul pun menyebut, jika ada tindakan penyelewengan dalam suatu pengerjaan proyek, pihaknya pastinakan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Nasional
Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Nasional
Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.