Menag: ASN Kemenag Banyak, Kalau Satu Dua KKN Tak Ada Artinya

Namun demikian, menurut dia, sekalipun ada satu dua orang yang bermasalah, hal itu tidak akan ada artinya lantaran jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama yang banyak.

"Kementerian Agama ASN-nya lebih kurang 260-an ribu. Jadi kalau ada satu dua yang terlibat masalah-masalah KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), itu enggak ada artinya, sangat sangat sangat kecil," kata Fachrul dalam sambutannya di acara rapat kerja nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Meski begitu, menurut Fachrul, perilaku koruptif harus dieliminasi. Ia pun mengajak seluruh elemen di insitusinya bersama-sama mengeliminasi tindakan penyelewengan keuangan.

Hal itu, kata dia, dapat dilakukan dengan menjalankan sistem pemerintahan yang lebih baik.

"Kalau good governance dibangun, saya kira peluang untuk adanya hengki-pengki menjadi lebih kecil," ujarnya.

Fahrul mencontohkan, upaya pembangunan sistem pemerintahan yang baik itu sudah ia terapkan dengan mencegah praktik KKN dalam pengerjaan proyek yang besar.

Pada proyek pembangunan enam universitas Islam negeri (UIN) senilai Rp 3,6 triliun misalnya, Fachrul menyebut, dirinya mengumpulkan para pemenang tender.

Fachrul mengingatkan bahwa para pemenang tender tidak sedikitpun berutang budi kepada dirinya maupun pejabat-pejabat Kemenag.

Sehingga, ia meminta supaya para pemenang tender tak melakukan penyimpangan.

"Saya katakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu memenangkan tender ini karena panitia menilai bapak-bapak dan ibu-ibu adalah yang paling baik, karena itu bapak-bapak menang ini tidak ada kaitannya dengan jasa baiknya menteri agama, jasa baiknya wamen, jasa baiknya sekjen atau semua yang ada di sini," ujar Fachrul.

"Oleh karena itu bapak tidak utang budi sedikitpun pada menteri, kepada wamen, kepada sekjen, dan kepada siapapun. Bapak hanya utang budi kepada bangsa dan negara," lanjutnya.

Fachrul pun menyebut, jika ada tindakan penyelewengan dalam suatu pengerjaan proyek, pihaknya pastinakan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).