Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan memanggil Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa untuk diminta klarifikasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipermasalahkan ojek online (ojol).

Hari ini, ojol berunjuk rasa di depan Gedung DPR terkait revisi UU tersebut.

"Karena ini sudah membuat perhatian di masyarakat khususnya ojek online datang, maka kami akan minta pembahasan dan klarifikasi dari yang bersangkutan (Nurhayati)," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Ia menilai, wajar jika ada pro dan kontra terkait pembahasan suatu RUU.

Baca juga: Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Dasco pun memastikan aspirasi massa ojol hari ini akan disampaikan ke Komisi V DPR yang membahas RUU Lalu Lintas.

"Kami sudah sampaikan dalam menyikapi ini kan ada beberapa macam pendapat sebenarnya. Bahwa ada pendapat lain yang tidak setuju kan sah-sah saja sebenarnya," ucap dia.

"Tapi aspirasi sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada teman-teman yang sedang membahas UU tersebut," kata Dasco. 

Dia pun kembali menegaskan soal pembentukan tim kecil yang akan melibatkan pengemudi ojol.
Dasco menyebut, tim kecil itu agar para pengemudi ojol lebih mudah menyampaikan aspirasi.

"Tentunya kami berharap bisa efektif bagi mereka menyampaikan aspirasi dan berdiskusi. Daripada mereka datang ke sini kemudian mengganggu aktivitas mereka sendiri dan banyak orang," ujar dia.

Massa pengemudi ojek online (ojol) meminta agar mereka dilibatkan dalam pembahasan revisi UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Pimpinan DPR Imbau Komunitas Ojol Bentuk Tim Kecil untuk Berdiskusi

Mereka menuntut agar kendaraan roda dua menjadi transportasi khusus terbatas. Tuntutan disampaikan di di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senayan, Jumat (28/2/2020).

"Kami berharap nanti ada revisi UU ya dilibatkan. Misal sebagai perumus juga. Jadi benar-benar dilibatkan pelaku," kata juru bicara Tiposi 2020 (Tahun Ideal Perjuangan Ojol Seluruh Indonesia), Lutfi Iskandar di lokasi.

Ia mengatakan, aksi pengemudi ojol hari ini berangkat dari pernyataan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa terkait revisi UU Lalu Lintas.

Menurut Lutfi, pernyataan Nurhayati soal revisi UU Lalu Lintas bisa mengancam keberadaan ojol.

"Beberapa waktu lalu Ibu Nurhayati mengeluarkan statement penolakan angkutan roda dua jadi transportasi. Di sini yang terancam adalah driver ojol. Karena kami muncul ya sebagai ojek yang bawa orang. Kalau bawa makanan atau barang kan kurir. Makanya kami memperjuangkan masa depan kita," tutur dia.

Dilansir dpr.go.id, Rabu (19/2/2020), Nurhayati mewacanakan mengatur jumlah kendaraan di jalan raya dengan cara pembatasan kepemilikan kendaraan sebagai salah satu langkah mengatasi kesemrawutan di jalan raya, termasuk pembatasan kepemilikan kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Nurhayati juga mengemukakan agar diberlakukan aturan mengenai area mana saja yang diperbolehkan bagi kendaraan roda dua untuk melintas.

Baca juga: Orasi di Depan Massa Ojol, Pimpinan DPR: Pemerintah Tak Akan Bikin Rakyat Susah

Pendapat tersebut dikemukakan Nurhayati saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar terkait revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

"Itu mungkin yang harus kita atur kendaraan roda dua ini. Di area mana sajakah yang boleh roda dua untuk melintas. Yang pasti, jika berkaca dari jalan nasional diseluruh dunia, tidak ada roda dua melintas. Dimanapun, di seluruh dunia kecuali di atas 250 cc. Di jalan kabupaten, kota, provinsi juga tidak ada. Tetapi, adanya di jalan-jalan perumahan atau di jalur-jalur yang memang tidak dilintasi kendaraan umum. Itu yang mungkin akan kita atur dalam Undang-Undang," kata Nurhayati.

Namun, Nurhayati menegaskan wacana pembatasan kepemilikan dan pengaturan area lintas itu tidak serta merta melarang penggunaan kendaraan roda dua.

Ia mengatakan, tidak menutup mata akan begitu pentingnya kendaraan roda dua yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.