Indonesia Dinilai Tak Butuh RUU Ketahanan Keluarga

Kompas.com - 27/02/2020, 08:25 WIB
Direktur Eksekutif Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) Perempuan  Misiyah dalam Acara Diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIDirektur Eksekutif Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) Perempuan Misiyah dalam Acara Diskusi di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) Perempuan Misiyah menilai Indonesia saat ini tidak membutuhkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga.

"Indonesia tidak membutuhkan RUU Ketahanan Keluarga. Mengapa? karena keluarga itu adalah institusi yang selama ini melembagakan ketidakadilan gender dan kita sedang berproses untuk melakukan perubahan," kata Misiyah di Unversitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Menurut Misiyah negara tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga.

Negara, kata dia, hanya memiliki tugas untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Baca juga: RUU PKS Dinilai Lebih Penting Dibandingkan RUU Ketahanan Keluarga

"Campur tangan negara dalam hal ini hanya dibutuhkan untuk perlindungan dalam rangka mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan," ujarnya.

Misiyah juga menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu diskriminatif terhadap perempuan.

Karenanya, ia tidak setuju dengan keberadaan RUU tersebut.

"Seluruh isi tadi ada yang banyak sekali itu terutama diskiminasi terhadap perempuan dan minoritas," imbuhnya.

"Secara jelas RUU ini memainkan politik identitas dan politik identitas ini berbasis pada norma-nama agama," ucap Misiyah.

Seperti diketahui, RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi.

RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan.

Baca juga: 3 Poin Dalam RUU Ketahanan Keluarga yang Menuai Kritik

RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR yang terdiri dari empat fraksi.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Namun Endang Maria kini memutuskan menarik diri dan tidak lagi ikut campur dalam pengusulan RUU Ketahanan Keluarga.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Satgas Penanganan Covid-19: Jumlah Zona Merah dan Hijau Menurun

Nasional
Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X