JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyebutkan, aturan soal larangan pengambilan gambar saat sidang berlaku untuk seluruh pengunjung persidangan, termasuk wartawan.
"Semuanya, itu (berlaku) semuanya. Semuanya ditertibkan supaya patuh pada rambu-rambu yang sama, siapapun tidak boleh mengganggu," kata Abdullah di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurut Abdullah, pengambilan gambar, baik memotret maupun merekam, dapat mengganggu konsentrasi hakim yang sedang menyidangkan perkara.
Baca juga: Ini Kata MA soal Larangan Wartawan Mengambil Gambar Saat Sidang
Oleh karena itu, kata dia, bagi wartawan yang hendak meliput persidangan agar meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai kuasa tertinggi.
Hal itu pula yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Peradilan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang 'Tata Cara Menghadiri Sidang di Pengadilan Negeri'.
"Dari regulasi ini, begitu datang ke pengadilan kan diberi tahu saya mau meliput. Nah itulah izin, karena ini wilayahnya pengadilan, penguasa tertingginya adalah Ketua Pengadilan," kata dia.
Namun, kata dia, saat ini hal tersebut masih diperlukan sosialisasi.
Baca juga: Terima Surat dari MA, Hakim PN Makassar Larang Sidang Dipotret
Dengan demikian, aturan tersebut juga bukan berarti melarang sama sekali wartawan meliput persidangan, tetapi agar mereka memberitahu dan izin terlebih dahulu untuk mendapat legalisasi peliputan.
Ia juga mengatakan, tak ada sanksi yang mengikat untuk aturan tersebut karena, Abdullah sekali lagi mengatakan, aturan tersebut dikeluarkan untuk ketertiban persidangan.
Sebab, katanya, sidang itu sakral, bukan tontonan dan setiap orang akan konsentrasi mencari keadilan sehingga tidak boleh diganggu.
Ikut
