Tito Karnavian Paparkan 4 Isu soal Persiapan Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan laporan terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ke DPR RI.

Tito mengatakan, ada empat isu yang telah diinventarisasi pemerintah, di antaranya soal percepetan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Percepatan KTP-el sebelum hari pemungutan suara dilakukan," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Kemendagri telah menyiapkan 17,5 juta keping blangko e-KTP untuk memastikan percepatan pencetakan.

Kemendagri juga telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 miliar untuk mengantisipasi kekosongan blangko e-KTP.

"Didistribusikan 7,5 juta keping dan ada sisa 10 juta keping. Kami ajukan Rp 250 miliar untuk waspadai kemungkinan di pertengahan tahun ada kekurangan sehingga dengan surat dikirim ke Kemenkeu tambahan blangko e-KTP," ujar Tito Karnavian.

Selain itu, isu lainnya yang jadi perhatian Kemendagri pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 adalah terkait anggaran pemerintah daerah, netralitas ASN dan pengamanan pilkada itu sendiri.

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabilitas Politik

"Netralitas ASN termasuk tidak lakukan mutasi di dapil per 8 Januari 2020, sehingga tidak terjadi mobilisasi mutasi. Ini untuk jaga netralitas, kecuali hal-hal penting dilaporkan Mendagri," ujar Tito.

"Kami juga minta staf di penyelenggara tidak diganti," lanjut dia.

Sementara terkait ketertiban umum, Tito Karnavian juga mengatakan bahwa Kemendagri telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanan.

Kemendagri juga berkoordinasi dengan partai-partai politik demi menciptakan iklim politik yang sejuk.

Baca juga: Indeks Kerawanan Pilkada Masih Tinggi, Ini Rekomendasi Bawaslu

"Koordinasi dengan pihak-pihak dan parpol, baik formal maupun informal untuk jaga iklim kompetitif tetap terjaga, tapi juga tidak terjadi aksi-aksi inkonstitusional. Ini yang perlu ditingkatkan Kemendagri dan dorong jajaran pemda," tutur dia.

Diketahui, ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Masa kampanye digelar 11-19 September. Adapun, waktu pencoblosan sendiri digelar pada tanggal 23 September.