Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2020, 16:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan laporan terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ke DPR RI.

Tito mengatakan, ada empat isu yang telah diinventarisasi pemerintah, di antaranya soal percepetan pencetakan KTP elektronik (e-KTP) menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Percepatan KTP-el sebelum hari pemungutan suara dilakukan," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2020 Bersifat Rahasia

Kemendagri telah menyiapkan 17,5 juta keping blangko e-KTP untuk memastikan percepatan pencetakan.

Kemendagri juga telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 miliar untuk mengantisipasi kekosongan blangko e-KTP.

"Didistribusikan 7,5 juta keping dan ada sisa 10 juta keping. Kami ajukan Rp 250 miliar untuk waspadai kemungkinan di pertengahan tahun ada kekurangan sehingga dengan surat dikirim ke Kemenkeu tambahan blangko e-KTP," ujar Tito Karnavian.

Selain itu, isu lainnya yang jadi perhatian Kemendagri pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020 adalah terkait anggaran pemerintah daerah, netralitas ASN dan pengamanan pilkada itu sendiri.

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada, Mendagri: Kami Akan Jaga Stabilitas Politik

"Netralitas ASN termasuk tidak lakukan mutasi di dapil per 8 Januari 2020, sehingga tidak terjadi mobilisasi mutasi. Ini untuk jaga netralitas, kecuali hal-hal penting dilaporkan Mendagri," ujar Tito.

"Kami juga minta staf di penyelenggara tidak diganti," lanjut dia.

Sementara terkait ketertiban umum, Tito Karnavian juga mengatakan bahwa Kemendagri telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanan.

Kemendagri juga berkoordinasi dengan partai-partai politik demi menciptakan iklim politik yang sejuk.

Baca juga: Indeks Kerawanan Pilkada Masih Tinggi, Ini Rekomendasi Bawaslu

"Koordinasi dengan pihak-pihak dan parpol, baik formal maupun informal untuk jaga iklim kompetitif tetap terjaga, tapi juga tidak terjadi aksi-aksi inkonstitusional. Ini yang perlu ditingkatkan Kemendagri dan dorong jajaran pemda," tutur dia.

Diketahui, ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Masa kampanye digelar 11-19 September. Adapun, waktu pencoblosan sendiri digelar pada tanggal 23 September.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.