Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2020, 12:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, pemerintah telah menyiapkan strategi antisipasi kerawanan dalam Pilkada serentak 2020.

Namun, Mahfud MD tidak dapat mengungkapkan strategi tersebut lantaran bersifat rahasia.

"Iya sudah diantisipasi. Tapi kalau diantisipasi itu dikatakan kepada Anda, bocor lagi, diberitakan. Kan bukan strategi namanya kalau diberitahu semua. Pokoknya kita sudah tahu," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Netralitas ASN hingga Mahar Politik Jadi Indikasi Kerawanan Pilkada 2020

Mahfud MD Menambahkan, Polri mempunyai pengalaman yang cukup baik di dalam mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi.

Dengan pemetaan yang telah dilakukan Polri, dapat diketahui daerah mana saja yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 berikut dengan kerawanan-kerawanan keamanannya.

"Polri sudah biasalah memetakan, dulu yang rawan di daerah ini, daerah ini," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkad serentak 2020.

Berdasarkan hasil pemetaan, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi.

Baca juga: Masuk Daerah Rawan Politik Saat Pilkada 2020, Ini Langkah Bawaslu Makassar

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, menjadi daerah dengan potensi kerawanan Pilkada paling tinggi.

"Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada kabupaten/kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Selain Kabupaten Manokwari, tercatat 14 dari 261 kabupaten/kota juga menunjukkan potensi kerawanan pilkada yang tinggi.

Sebanyak 14 daerah itu secara berturut-turut yakni Kabupaten Mamuju (78,01), Kota Makassar (74,94), Kabupaten Lombok Tengah (73,25), Kabupaten Kotawaringin Timur (72,48), Kabupaten Sula (71,45), Kabupaten Mamuju Tengah (71,02), Kota Sungai Penuh (70,63).

Baca juga: Waketum Gerindra Sebut Akan Umumkan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Maret

Selanjutnya, Kabupaten Minahasa Utara (70,62), Kabupaten Pasangkayu (70,20), Kota Tomohon (66,89), Kota Ternate (66,25), Kabupaten Serang (66,04), Kabupaten Kendal (65,03), dan Kabupaten Sambas (64,53).

Bawaslu juga memetakan potensi kerawanan pemilihan gubernur di sembilan provinsi yang menggelar Pilkada 2020.

Hasilnya, Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan skor kerawanan tertinggi, yaitu mencapai 86,42.

Sedangkan indeks kerawanan delapan provinsi secara berturut-turut adalah Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86), Jambi (73,69), Bengkulu (72,08), Kalimantan Tengah (70,08), Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, indeks kerawanan pemilu bertujuan untuk sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan di tiap-tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Baca juga: Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Sehingga diharapkan Pilkada 2020 berjalan secars demokratis dan adil.

"IKP 2020 kami jadikan mekansime deteksi dini, early warning system, terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada 2020," kata Abhan.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Nasional
Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Nasional
Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Nasional
Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Nasional
Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Nasional
Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Nasional
KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas Saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas Saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

Nasional
Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Nasional
MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

Nasional
Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.