Saat Pernyataan Jokowi Diralat Menteri dalam Rapat Terbatas...

Kompas.com - 26/02/2020, 16:21 WIB
Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sebanyak 2.576 sertifikat tanah kepada masayarakat Aceh yang ada di empat Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Penyerahan sertifikat tanah itu berlangsung di Lapangan Galacticos, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Sabtu (22/02/2020). KOMPAS.COM/TEUKU UMARPresiden Joko Widodo kembali menyerahkan sebanyak 2.576 sertifikat tanah kepada masayarakat Aceh yang ada di empat Kabupaten Kota di Provinsi Aceh. Penyerahan sertifikat tanah itu berlangsung di Lapangan Galacticos, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen, Sabtu (22/02/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut rancangan undang-undang terkait ibu kota baru RI selesai disusun.

Menurut Jokowi, RUU itu akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan ini.

"Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Namun, sejumlah menteri mengoreksi pernyataan Jokowi.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, RUU itu baru akan diserahkan pada Maret.

Lalu, Sri Mulyani menambahkan bahwa RUU baru diserahkan Maret karena menunggu masa reses DPR selesai.

DPR akan memasuki masa reses pada Jumat (28/2/2020) dan baru akan kembali memulai masa sidang pada 23 Maret mendatang. Akhirnya, Jokowi meralat pernyataannya.

"Akan disampaikan setelah reses," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi mengatakan, UU ini sangat penting sebagai payung hukum bagi pemerintah membangun ibu kota baru RI di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah pembentukan badan otorita yang saat ini masih terus difinalisasi.

Jokowi juga meminta jajarannya memaparkan pra-master plan dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait pembangunan ibu kota baru RI.

Terakhir, Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyelesaikan skema pembiayaan.

"Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," kata Jokowi.

"Sehingga swasta, nasional, dan berbagai negara yang ingin bekerja sama yang sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang di mana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan 'Online' sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional
Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Nasional
Menkominfo Berharap Aplikasi 'Peduli Lindungi' Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Menkominfo Berharap Aplikasi "Peduli Lindungi" Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Menteri Agama: Jangan Tolak Jenazah Pasien Covid-19

Menteri Agama: Jangan Tolak Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Daftar Setelah 1 April, Biaya Pencatatan Nikah di Luar KUA Bisa Dikembalikan

Daftar Setelah 1 April, Biaya Pencatatan Nikah di Luar KUA Bisa Dikembalikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X