Kompas.com - 25/02/2020, 17:40 WIB
Umat Muslim berdoa saat melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Arab Saudi, Sabtu (10/8/2019). Jemaah haji dari seluruh dunia mulai berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji. ANTARA FOTO/HANNI SOFIAUmat Muslim berdoa saat melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Arab Saudi, Sabtu (10/8/2019). Jemaah haji dari seluruh dunia mulai berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat audiensi dengan para korban penipuan agen perjalanan umroh First Travel, Selasa (25/2/2020) di Ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam Audiensi tersebut, seorang perwakilan korban First Travel Trijoyo Dewantoro berharap Komisi VIII mendorong pemerintah agar memberikan kepastian kepada para korban.

"Kami mengerti bahwa Komisi VIII ini bukan tempat untuk kita diberangkatkan tapi kami mengerti bahwa Komisi VIII bisa membantu kami untuk mendorong pemerintah memutuskan hal ini," kata Trijoyo.

Baca juga: Kejagung Tunggu Putusan PK soal Bantuan Hukum Korban First Travel

Ia menuturkan, para korban tidak menuntut pemerintah untuk mengembalikan uang, namun mereka meminta bantuan untuk dapat segera diberangkatkan ke Tanah Suci.

Trijoyo juga mengatakan, pemerintah tidak perlu memberangkatkan semua korban penipuan tetapi ada beberapa kriteria korban penipuan yang diminta untuk segera diberangkatkan.

Pertama adalah sudah membayar lunas, kedua apabila sudah meninggal dunia bisa digantikan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk.  

"Jadi uang tidak hilang. Dan yang sudah bayar DP, tapi belum lunas maka masih mempunyai kesempatan untuk dapat diberangkatkan dengan cara mereka harus melunasi terlebih dahulu dengan kekuranganya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan dibayarnya pun ke bank yang ditunjuk pemerintah," ujar dia.

Baca juga: 1.000 Jemaah Korban First Travel Akan Diberangkatkan Umrah

Selain itu, Trijoyo menambahkan, apabila jemaah sudah berangkat dengan menggunakan travel lain dengan biaya sendiri, maka diharapkan agar uang tersebut tidak hilang atau tidak hangus.

"Akan tetapi uang tersebut bisa dipergunakan untuk memberangkatkan orang lain atau untuk uang muka haji. Jadi tinggal menambah kekurangan biaya haji yang semestinya harus dibayarkan," ungkap dia.

Baca juga: 10 Korban First Travel Minta Perlindungan, LPSK Tunggu Putusan PK

Penipuan yang dilakukan agen umrah First Travel telah memakan banyak korban. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 silam hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jamaah yang menjadi korban.

Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setor. Hal tersebut lantaran hasil sidang Pengadilan Negeri Depok, menyatakan uang hasil lelang aset First Travel akan diserahkan kepada negara.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Nasional
BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Nasional
Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Nasional
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Nasional
KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

Nasional
Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

Nasional
Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Nasional
Satgas: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X