Korban First Travel Ingin Diberangkatkan ke Tanah Suci oleh Pemerintah

Kompas.com - 25/02/2020, 17:40 WIB
Umat Muslim berdoa saat melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Arab Saudi, Sabtu (10/8/2019). Jemaah haji dari seluruh dunia mulai berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji. ANTARA FOTO/HANNI SOFIAUmat Muslim berdoa saat melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah, Padang Arafah, Arab Saudi, Sabtu (10/8/2019). Jemaah haji dari seluruh dunia mulai berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat audiensi dengan para korban penipuan agen perjalanan umroh First Travel, Selasa (25/2/2020) di Ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam Audiensi tersebut, seorang perwakilan korban First Travel Trijoyo Dewantoro berharap Komisi VIII mendorong pemerintah agar memberikan kepastian kepada para korban.

"Kami mengerti bahwa Komisi VIII ini bukan tempat untuk kita diberangkatkan tapi kami mengerti bahwa Komisi VIII bisa membantu kami untuk mendorong pemerintah memutuskan hal ini," kata Trijoyo.

Baca juga: Kejagung Tunggu Putusan PK soal Bantuan Hukum Korban First Travel

Ia menuturkan, para korban tidak menuntut pemerintah untuk mengembalikan uang, namun mereka meminta bantuan untuk dapat segera diberangkatkan ke Tanah Suci.

Trijoyo juga mengatakan, pemerintah tidak perlu memberangkatkan semua korban penipuan tetapi ada beberapa kriteria korban penipuan yang diminta untuk segera diberangkatkan.

Pertama adalah sudah membayar lunas, kedua apabila sudah meninggal dunia bisa digantikan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk.  

"Jadi uang tidak hilang. Dan yang sudah bayar DP, tapi belum lunas maka masih mempunyai kesempatan untuk dapat diberangkatkan dengan cara mereka harus melunasi terlebih dahulu dengan kekuranganya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan dibayarnya pun ke bank yang ditunjuk pemerintah," ujar dia.

Baca juga: 1.000 Jemaah Korban First Travel Akan Diberangkatkan Umrah

Selain itu, Trijoyo menambahkan, apabila jemaah sudah berangkat dengan menggunakan travel lain dengan biaya sendiri, maka diharapkan agar uang tersebut tidak hilang atau tidak hangus.

"Akan tetapi uang tersebut bisa dipergunakan untuk memberangkatkan orang lain atau untuk uang muka haji. Jadi tinggal menambah kekurangan biaya haji yang semestinya harus dibayarkan," ungkap dia.

Baca juga: 10 Korban First Travel Minta Perlindungan, LPSK Tunggu Putusan PK

Penipuan yang dilakukan agen umrah First Travel telah memakan banyak korban. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 silam hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jamaah yang menjadi korban.

Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setor. Hal tersebut lantaran hasil sidang Pengadilan Negeri Depok, menyatakan uang hasil lelang aset First Travel akan diserahkan kepada negara.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Jumlah Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, KSPI: Seperti Sinetron Kejar Tayang

Nasional
PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

PBNU Dukung Penangkapan Gus Nur, Sebut Sudah Berulang Kali Bikin Marah Warga NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X