Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Sebut Presiden Belum Tentukan Mekanisme Evakuasi 74 WNI ABK Diamond Princess

Kompas.com - 21/02/2020, 16:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan, mekanisme evakuasi 74 WNI anak buah kapal (ABK) Diamond Princess di Yokohama, Jepang nanti belum ditentukan.

Diberitakan sebelumnya, 74 WNI tersebut dinyatakan bebas dari virus corona setelah dikarantina di kapal tersebut bersama ribuan penumpang lainnya.

"Tapi kalau mekanismenya, ada yang menunggu tidak terpapar di bawa ke satu daerah yang dibawa seperti kemarin (WNI dari Hubei) atau dikarantina di rumah sakit kapal selama 14 hari, Presiden belum menentukan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: 15 Persen Penumpangnya Terjangkit, Kapal Diamond Princess Jadi Epicentrum Baru COVID-19

Salah satu opsi yang akan digunakan untuk evakuasi adalah dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI AL.

Selain itu, opsi lainnya adalah membawa mereka pulang dengan pesawat seperti halnya 238 orang WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China lalu.

Nantinya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menentukan bagaimana mekanisme evakuasi terhadap 74 WNI ABK itu.

"Tapi kalau yang 4 sudah terpapar, Presiden sudah menginstruksikan kedutaaan besar di Tokyo untuk memantau, mengawasi, sampai sembuh," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Terus Dampingi 4 WNI yang Terjangkit Corona di Kapal Diamond Princess

Pasalnya, kata dia, sesuai aturan WHO, mereka yang sudah positif terpapar virus corona tidak boleh keluar dari wilayahnya berada.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan rencana evakuasi 74 WNI di kapal Diamond Princess yang berada di erairan Yokohama, Jepang.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang terkait proses evakuasi tersebut.

"Iya, sekarang ini yang 74 itu masih di dalam kapal dan lagi kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang," ujar Jokowi saat ditanya soal kemungkinan memulangkan WNI itu di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Selesai Karantina, Berikut Kronologi Kasus Corona di Diamond Princess

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga mengatakan, pihaknya mengeluarkan dua opsi untuk dapat mengevakuasi para WNI tersebut.

"Pemerintah punya komitmen kuat untuk mengevakuasi mereka sesegera mungkin. Ada beberapa pilihan opsi dan opsinya masih akan kami konsultasikan kepada Presiden, nanti akan menunggu keputusan Presiden," ujar Muhadjir usai rapat di Kantor Kementerian PMK, Kamis (20/2/2020).

Adapun opsi-opsi yang telah disimpulkan bersama adalah penjemputan dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit dr. Suharso milik TNI AU serta penjemputan melalui udara.

Namun, opsi-opsi tersebut belum dapat didetailkan karena pihaknya harus menunggu persetujuan. maupun petunjuk dari Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com