Baleg DPR Sebut RUU Ketahanan Keluarga Bisa Tak Dilanjutkan, jika...

Kompas.com - 21/02/2020, 15:09 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi (Awi) mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga bisa jadi tidak dilanjutkan.

Awi menyatakan hal itu bisa terjadi jika semua pengusul RUU Ketahanan Keluarga menarik diri.

"Bisa jadi (pembahasan tidak dilanjutkan) kalau semua pengusul menarik diri bahwa tidak akan melanjutkan," kata Awi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

"Tapi kalau masih ada salah satu pengusul saja tidak menarik, RUU itu masih jalan," ujar dia.

Baca juga: Ramai-ramai Menolak RUU Ketahanan Keluarga

Selain itu, kata dia, kelanjutan RUU Ketahanan Keluarga juga bergantung pada kesepakatan politik fraksi-fraksi di DPR.

Awi menyatakan, Baleg akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Ketahanan Keluarga.

Jika dalam rapat panja itu mayoritas fraksi menolak, maka pembahasan RUU Ketahanan Keluarga tidak akan dilanjutkan.

"Kalau mayoritas fraksi. Kalau di panja pertama mayoritas fraksi menolak, ya tidak bisa lanjut. Karena itu keputusan fraksi. Karena penyusunan RUU itu kuncinya sikap politik fraksi," tuturnya.

Baca juga: Komnas Perempuan: Untuk Apa RUU Ketahanan Keluarga Dibuat?

Namun, Awi mengatakan ada mekanisme yang harus dilewati jika memang RUU Ketahanan Keluarga batal dibahas dan dicoret dari Prolegnas Prioritas 2020.

Awi menyebutkan, penghapusan RUU Ketahanan Keluarga dari Prolegnas Prioritas 2020 harus melalui rapat yang disepakati DPR, DPD, dan pemerintah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Nasional
Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Wacana Pengaktifan Tim Pemburu Koruptor Dikritik, Mahfud: Saya Akan Terus Kerjakan

Nasional
Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Pejabat Polri yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra Terancam Dicopot

Nasional
Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Baznas: Selama Pandemi, Penyaluran Bantuan Fokus untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

Nasional
Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Kelurahan Parung Jaya di Tangerang Nihil Covid-19, Tokoh Agama dan Pemuda Jadi Kunci

Nasional
KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

KASN Temui Pimpinan KPK, Bahas Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

1.522 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 28 Provinsi, Tertinggi di Jateng

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Minta Daerah Susun RKPD Selaras RKP Nasional Terkait Pemulihan Ekonomi

Nasional
Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X