Rumah Sakit dan Dokter Berpihak pada Obat Luar Negeri, Pemerintah Dorong Penggunaan Farmasi Lokal

Kompas.com - 20/02/2020, 07:44 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi dr. Sri Oemijati di Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi dr. Sri Oemijati di Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini masih ada keberpihakan rumah sakit dan dokter terhadap produsen obat dari luar negeri.

Hal itu pula yang menyebabkan penggunaan produk farmasi, baik obat-obatan maupun alat kesehatan dalam negeri sulit dilakukan.

Pemerintah pun akan mendorong penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Memang masih perlu ada kekuatan yang memaksa itu. Kalau tidak dipaksa nanti tidak akan jalan (produk obat dalam negeri). Di Indonesia masih ada keberpihakan rumah sakit dan dokter dengan produsen obat,” kata Muhadjir dalam rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, dikutip dari siaran pers, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Nasdem Ingatkan PR Pemerintah 2020, dari Obat Murah sampai Penyakit Menular

Menurut Muhadjir, saat ini sudah banyak inovasi dan produk kesehatan dalam negeri yang kualitasnya tak kalah bagus dari produk luar negeri.

Sayangnya, rumah sakit di Indonesia saat ini masih di Indonesia masih cenderung menggunakan peralatan dan obat-obatan dari luar negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kata dia, menggunakan produk dari inovasi bangsa sangat berkaitan dengan kebanggaan dan kecintaan Tanah Air, sekaligus menjadi bangsa yang mandiri.

"Untuk itu, pemerintah akan memperkuat regulasi terkait penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan dari dalam negeri," kata dia.

Adapun PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

UU tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca juga: Bisakah Holding BUMN Farmasi Buat Harga Obat di Indonesia Murah?

Tujuan dilakukannya revisi ini yaitu menyusun dan menyempurnakan regulasi di bidang pengawasan sediaan farmasi serta tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi, termasuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.

Selain itu, Muhadjir meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional (Kemenristek/BRIN) bisa memajukan riset dan inovasi untuk mendukung upaya membangun kemandirian di bidang kesehatan.

Langkah itu termasuk meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan menjaga harga obat-obatan dan memperkuat hilirisasi produk obat dan alat kesehatan.

Adapun RTM tersebut dihadiri oleh Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM Penny K Lukito, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Engko Sosialine, dan perwakilan dari kementerian terkait yakni Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perokonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PAN RB, serta Kementerian Hukum dan HAM.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.