Rumah Sakit dan Dokter Berpihak pada Obat Luar Negeri, Pemerintah Dorong Penggunaan Farmasi Lokal

Kompas.com - 20/02/2020, 07:44 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi dr. Sri Oemijati di Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi dr. Sri Oemijati di Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini masih ada keberpihakan rumah sakit dan dokter terhadap produsen obat dari luar negeri.

Hal itu pula yang menyebabkan penggunaan produk farmasi, baik obat-obatan maupun alat kesehatan dalam negeri sulit dilakukan.

Pemerintah pun akan mendorong penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Memang masih perlu ada kekuatan yang memaksa itu. Kalau tidak dipaksa nanti tidak akan jalan (produk obat dalam negeri). Di Indonesia masih ada keberpihakan rumah sakit dan dokter dengan produsen obat,” kata Muhadjir dalam rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, dikutip dari siaran pers, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Nasdem Ingatkan PR Pemerintah 2020, dari Obat Murah sampai Penyakit Menular

Menurut Muhadjir, saat ini sudah banyak inovasi dan produk kesehatan dalam negeri yang kualitasnya tak kalah bagus dari produk luar negeri.

Sayangnya, rumah sakit di Indonesia saat ini masih di Indonesia masih cenderung menggunakan peralatan dan obat-obatan dari luar negeri.

Padahal, kata dia, menggunakan produk dari inovasi bangsa sangat berkaitan dengan kebanggaan dan kecintaan Tanah Air, sekaligus menjadi bangsa yang mandiri.

"Untuk itu, pemerintah akan memperkuat regulasi terkait penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan dari dalam negeri," kata dia.

Adapun PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

UU tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca juga: Bisakah Holding BUMN Farmasi Buat Harga Obat di Indonesia Murah?

Tujuan dilakukannya revisi ini yaitu menyusun dan menyempurnakan regulasi di bidang pengawasan sediaan farmasi serta tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi, termasuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.

Selain itu, Muhadjir meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional (Kemenristek/BRIN) bisa memajukan riset dan inovasi untuk mendukung upaya membangun kemandirian di bidang kesehatan.

Langkah itu termasuk meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan menjaga harga obat-obatan dan memperkuat hilirisasi produk obat dan alat kesehatan.

Adapun RTM tersebut dihadiri oleh Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM Penny K Lukito, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Engko Sosialine, dan perwakilan dari kementerian terkait yakni Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perokonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PAN RB, serta Kementerian Hukum dan HAM.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Video Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

Lewat Video Jhoni Allen Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat

Nasional
Polri: 12 Teroris yang Ditangkap di Jatim Rencanakan Aksi Amaliyah

Polri: 12 Teroris yang Ditangkap di Jatim Rencanakan Aksi Amaliyah

Nasional
Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Tangkap 12 Teroris di Jatim, Densus 88 Amankan Puluhan Butir Peluru hingga Busur Panah

Nasional
Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X