Rumah Sakit dan Dokter Berpihak pada Obat Luar Negeri, Pemerintah Dorong Penggunaan Farmasi Lokal

Kompas.com - 20/02/2020, 07:44 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi dr. Sri Oemijati di Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat mengunjungi Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi dr. Sri Oemijati di Badan Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini masih ada keberpihakan rumah sakit dan dokter terhadap produsen obat dari luar negeri.

Hal itu pula yang menyebabkan penggunaan produk farmasi, baik obat-obatan maupun alat kesehatan dalam negeri sulit dilakukan.

Pemerintah pun akan mendorong penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Memang masih perlu ada kekuatan yang memaksa itu. Kalau tidak dipaksa nanti tidak akan jalan (produk obat dalam negeri). Di Indonesia masih ada keberpihakan rumah sakit dan dokter dengan produsen obat,” kata Muhadjir dalam rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, dikutip dari siaran pers, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Nasdem Ingatkan PR Pemerintah 2020, dari Obat Murah sampai Penyakit Menular

Menurut Muhadjir, saat ini sudah banyak inovasi dan produk kesehatan dalam negeri yang kualitasnya tak kalah bagus dari produk luar negeri.

Sayangnya, rumah sakit di Indonesia saat ini masih di Indonesia masih cenderung menggunakan peralatan dan obat-obatan dari luar negeri.

Padahal, kata dia, menggunakan produk dari inovasi bangsa sangat berkaitan dengan kebanggaan dan kecintaan Tanah Air, sekaligus menjadi bangsa yang mandiri.

"Untuk itu, pemerintah akan memperkuat regulasi terkait penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan dari dalam negeri," kata dia.

Adapun PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

UU tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Baca juga: Bisakah Holding BUMN Farmasi Buat Harga Obat di Indonesia Murah?

Tujuan dilakukannya revisi ini yaitu menyusun dan menyempurnakan regulasi di bidang pengawasan sediaan farmasi serta tata kelola dan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi, termasuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.

Selain itu, Muhadjir meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional (Kemenristek/BRIN) bisa memajukan riset dan inovasi untuk mendukung upaya membangun kemandirian di bidang kesehatan.

Langkah itu termasuk meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan menjaga harga obat-obatan dan memperkuat hilirisasi produk obat dan alat kesehatan.

Adapun RTM tersebut dihadiri oleh Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BPOM Penny K Lukito, Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Engko Sosialine, dan perwakilan dari kementerian terkait yakni Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perokonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PAN RB, serta Kementerian Hukum dan HAM.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X