Kejagung Didorong Tindaklanjuti Penyelidikan Komnas HAM soal Kasus Paniai

Kompas.com - 18/02/2020, 18:06 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mendorong Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa Paniai di Papua sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, Kejagung dapat melakukan penyidikan lebih lanjut atas laporan penyelidikan Komnas HAM.

"Jika dari paparan Komnas HAM tersebut memang unsur-unsurnya mendukung sebagai sebuah kasus pelanggaran HAM berat, maka tentu Komisi III juga akan mendorong Kejagung untuk melakukan penyidikan lebih lanjut," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Komnas HAM Tetapkan Peristiwa Paniai Masuk Pelanggaran HAM Berat

Mengenai laporan tersebut, Arsul mengatakan, Komisi III berharap mendapatkan penjelasan dari Komnas HAM.

Menurut Arsul, Komisi III DPR ingin mengetahui argumentasi hukum atas ketetapan Komnas HAM tersebut.

"Meskipun menurut UU, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyatakan peristiwa tersebut sebagai sebuah kasus pelanggaran HAM berat," ujar dia.

"Namun Komisi III juga ingin mendapatkan pemaparan tentang argumentasi hukumnya, terutama unsur-unsur hukumnya untuk sampai pada kesimpulan dan penetapan sebagai kasus pelanggaran HAM berat," imbuh Arsul.

Baca juga: Komnas HAM Temukan Indikasi Obstruction of Justice dalam Peristiwa Paniai

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.

"Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7 – 8 Desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dalam keterangan tertulis, yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/2/2020).

Menurut Taufan, keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc, yang bekerja selama 5 tahun mulai dari tahun 2015 hingga 2020.

Taufan menjelaskan, dalam Peristiwa Paniai terjadi kekerasan penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk.

Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan.

"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X