Menag Fachrul Razi Buka Peluang Revisi SKB Nomor 8 dan 9 Tahun 2006

Kompas.com - 18/02/2020, 17:01 WIB
Menag Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menag Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 8 dan 9 tahun 2006, kemungkinan akan direvisi.

"Sekarang belum ada niat untuk merevisinya lagi. Tapi saya kira enggak ada salahnya suatu waktu mungkin kita lihat kembali (untuk direvisi)," kata Fachrul di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Bertemu Menko Polhukam, PGI Sarankan Ada Revisi SKB Menteri

Menag Fachrul meminta Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemenag untuk melakukan kajian, kira-kira apa isi dalam SKB itu yang sudah tidak relevan lagi saat ini.

"Apakah ada pasal-pasal yang perlu dibenahi atau tidak ya. Tapi sejauh ini belum ada niat," ujar Menag Fachrul.

Baca juga: Kontras: Ada 488 Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beribadah pada 2014-2018

"Hanti saya kira perlu menjadi bahan kita. Nanti coba Litbang untuk melihat kembali ada yang perlu direvisi apa tidak," lanjut dia.

Diberitakan, revisi SKB Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 itu diusulkan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) saat pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kamis (13/2/2020).

"Itu peraturan bersama menteri untuk memfasilitasi memudahkan umat beragama, bukan untuk membatasi," ujar Ketua PGI Gomar Gultom.

"Nah yang terjadi sekarang, masyarakat menafsirkannya dan menggunakannya itu untuk membatasi, dalam kerangka inilah kami meminta revisi," lanjut dia. .

Baca juga: Jokowi: Di Negeri Pancasila, Negara Menjamin Kebebasan Beribadah

Salah satu hal yang disarankan Gultom untuk direvisi dalam SKB yakni terkait Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Ia meminta agar posisi FKUB tidak lagi berbentuk proporsional.

Gultom ingin FKUB menjalankan tugas dan fungsi secara musyawarah serta tidak selalu melalui jalan pemungutan suara atau voting.

Baca juga: Ketum GP Ansor: Jangan Sampai SKB 11 Menteri Jadi Alat Menekan ASN

"Kami menuntut itu supaya tidak dipakai kata proporsional karena dengan proporsional itu yang terjadi voting bukan musyawarah, itu yang menghilangkan spirit bangsa kita untuk musyawarah," ucap Gomar Gultom

"Oleh karenanya, setiap FKUB jumlahnya harus terdapat cerminan dari seluruh komponen masyrakat," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X