Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Data soal Nduga Tak Jelas, BEM UI: Menambah Pernyataan yang Tak Patut

Kompas.com - 18/02/2020, 12:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut dokumen berisi 57 nama tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, tak jelas.

"Pernyataan (soal) data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," ujar Fajar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/2/2020).

Fajar lantas menyinggung pernyataan Mahfud sebelumnya soal dokumen yang disampaikan aktivis Veronica Koman.

Menurut dia, pernyataan semacam itu tak patut disampaikan oleh pejabat negara yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dan kemanusiaan. 

Baca juga: Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Fajar mengatakan, pihaknya menyerahkan tiga lembar dokumen kepada Mahfud yang berisi data tahanan politik dan korban tewas di Nduga.

Ia menegaskan, nama-nama yang ada pada dokumen tersebut bukan sekadar huruf dan tulisan. 

"Mereka adalah warga negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara," ucap dia. 

Bahkan, saat penyerahan dokumen itu, Mahfud menyatakan akan menindaklanjuti dan meneruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Fajar juga menyinggung pernyataan Mahfud soal data yang disebut pasti sudah dimiliki oleh polisi.

"Kalau polisi sudah punya datanya, lalu apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari operasi militer di Nduga  Kami menunggu bukti konkret pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," kata Fajar.

Baca juga: Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

 

Sebelumnya, Mahfud MD menganggap dokumen yang diberikan BEM UI perihal daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, tak jelas.

"Itu endak ada apa-apanya, dokumennya hanya ini lho. Coba di close up ini, hanya ini lho kalau, cuman kayak begini, nih," ujar Mahfud sembari menunjukan lembar dokumen usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

"Ini daftar nama orang yang tidak jelas, pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini, tetapi kita anggap ini sebagai informasi baru," ucap Mahfud.

Ia menilai, menilai dokumen tersebut tak ubahnya semacam sketsa daftar nama. Sayangnya, kata dia, daftar nama tersebut tidak diperkuat dengan pelengkap identitas.

"Tidak ada apa-apanya, tidak lebih dari ini, apakah ini sampah, tidak juga, nanti akan dipelajari. Cuma anda harus tahu, hanya ini yang ditipkan di UI," kata Mahfud.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI menyerahkan laporan soal 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (17/2/2020).


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com