Salin Artikel

Mahfud MD Sebut Data soal Nduga Tak Jelas, BEM UI: Menambah Pernyataan yang Tak Patut

"Pernyataan (soal) data yang tidak jelas menambah serangkaian pernyataan yang tidak patut untuk disampaikan," ujar Fajar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/2/2020).

Fajar lantas menyinggung pernyataan Mahfud sebelumnya soal dokumen yang disampaikan aktivis Veronica Koman.

Menurut dia, pernyataan semacam itu tak patut disampaikan oleh pejabat negara yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dan kemanusiaan. 

Fajar mengatakan, pihaknya menyerahkan tiga lembar dokumen kepada Mahfud yang berisi data tahanan politik dan korban tewas di Nduga.

Ia menegaskan, nama-nama yang ada pada dokumen tersebut bukan sekadar huruf dan tulisan. 

"Mereka adalah warga negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan dari negara," ucap dia. 

Bahkan, saat penyerahan dokumen itu, Mahfud menyatakan akan menindaklanjuti dan meneruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Fajar juga menyinggung pernyataan Mahfud soal data yang disebut pasti sudah dimiliki oleh polisi.

"Kalau polisi sudah punya datanya, lalu apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari operasi militer di Nduga  Kami menunggu bukti konkret pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," kata Fajar.

Sebelumnya, Mahfud MD menganggap dokumen yang diberikan BEM UI perihal daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, tak jelas.

"Itu endak ada apa-apanya, dokumennya hanya ini lho. Coba di close up ini, hanya ini lho kalau, cuman kayak begini, nih," ujar Mahfud sembari menunjukan lembar dokumen usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

"Ini daftar nama orang yang tidak jelas, pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini, tetapi kita anggap ini sebagai informasi baru," ucap Mahfud.

Ia menilai, menilai dokumen tersebut tak ubahnya semacam sketsa daftar nama. Sayangnya, kata dia, daftar nama tersebut tidak diperkuat dengan pelengkap identitas.

"Tidak ada apa-apanya, tidak lebih dari ini, apakah ini sampah, tidak juga, nanti akan dipelajari. Cuma anda harus tahu, hanya ini yang ditipkan di UI," kata Mahfud.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI menyerahkan laporan soal 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (17/2/2020).


https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/12525891/mahfud-md-sebut-data-soal-nduga-tak-jelas-bem-ui-menambah-pernyataan-yang

Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke