Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Kompas.com - 17/02/2020, 18:14 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunjukan dokumen dari BEM UI. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunjukan dokumen dari BEM UI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD heran dengan dokumen yang diberikan BEM Universitas Indonesia (UI) terkait daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, lantaran hanya berisi dua lembar laporan.

"Nih, dilihat nih, enggak ada apa-apanya, cuman kayak gini (daftar nama)," ujar Mahfud usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Dia mengatakan, dokumen yang diterimanya tak lebih dari dua halaman.

Baca juga: Mahfud Bakal Pelajari Laporan dari BEM UI soal Tahanan Politik Papua

Mahfud menilai dokumen tersebut tak jelas dan mengklaim kepolisian telah mengantongi isi yang serupa.

Sebab, kata dia, laporan tersebut hanya mencantumkan nama saja tanpa ada identitas lainnya.

"Hari ini saya dapat dari Veronica yang katanya itu yang diberikan ke Presiden dan dititipkan ke BEM UI," terang Mahfud.

"Karena waktu pendek, saya endak tanya ke mahasiswa UI "Anda kan mahasiswa, seharusnya tanya dokumennya mana, kok cuma kayak gini, data pelangkapnya mana, saya enggak tanya", dia hanya menerima titipan katanya," tambah Mahfud.

Baca juga: Serahkan Laporan Veronica Koman ke Mahfud MD, BEM UI: Semoga Dibaca Presiden

Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI menyerahkan laporan soal 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (17/2/2020).

Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan laporan tersebut sama dengan yang diserahkan oleh Veronica Koman dan sejumlah aktivis lain kepada Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

"Kami menyerahkan dokumen yang sama ditambah dengan kajian atas beberapa produk legislasi yang bermasalah dan harus disahkan segera," ujar Fajar saat dikonfirmasi.

Baca juga: Sebut Laporan Veronica Koman ke Jokowi Fitnah, Kapolda Tantang Datang ke Papua

Penyerahan itu dilakukan secara langsung pada saat Mahfud menghadiri diskusi di Kampus Universitas Indonesia.

Fajar menjelaskan penyerahan dilakukan BEM UI, BEM fakultas di UI dan perwakilan dari vokasi.

"Kami menyerahkan dokumen angka korban tewas di Nduga dan tahanan politik yang tempo hari hendak diberikan kepada Presiden di Canberra, tapi ternyata tidak sampai. Justru, ditanggapi dengan tidak baik oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dengan pernyataan “informasi sampah”," ungkap Fajar.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X