Cerita Mantan KSAU: Saat Pesawat Asing Abaikan Kedaulatan Udara RI karena Terbiasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna memiliki cerita unik saat menjabat Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa tahun silam.

Agus menyampaikan ceritanya saat menjadi pembicara pada diskusi "Technology and Security: Whats Next?" di @amerika Pacific Place, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Agus menuturkan, saat itu ada pesawat asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin.

Dia kemudian memerintahkan pasukannya menggunakan Sukhoi untuk memaksa pesawat asing itu turun.

Baca juga: Kedaulatan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD 1945

Setelah diperiksa, pesawat tersebut ternyata mengangkut pasukan PBB dari Timor Leste ke Timur Tengah.

Dari pemeriksaan pula diketahui bahwa kru pesawat sudah mengantongi izin memasuki wilayah udara negara lain, seperti Singapura, Malaysia, hingga Thailand, kecuali dari otoritas Indonesia.

"Saya tanya kenapa enggak ada izin? Kata mereka sudah berapa kali lewat sini aman. Akhirnya, mereka didenda. Tetapi, dulu dendanya masih murah," kata Agus dikutip Antara.

Namun, kata dia, sekarang peraturan perundang-undangan sudah menerapkan hukuman yang lebih berat dan denda yang lebih besar jika ada pesawat melanggar wilayah kedaulatan RI.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta pemerintah memasang radar di daerah yang hingga kini belum memiliki alat yang memiliki fungsi pendeteksi tersebut. 

Menurut dia, wilayah-wilayah tersebut harus segera dilengkapi radar, baik radar militer maupun penerbangan sipil.

"Kalau semua sudah tertutupi dan terintegrasi dengan baik, tidak mungkin ada pesawat asing akan masuk. Itu harus dipenuhi," kata Agus.

Diakui Agus, alat utama sistem persenjataan (alutsista) RI masih kurang. Apalagi jika mengingat luasan Indonesia yang relatif besar. Namun kondisi ini bisa disiasati.

Baca juga: Arti Penting Kedaulatan Udara, Belajar dari Kasus Qatar

"Kesiapan alutsista harus ada di wilayah-wilayah kita, misalnya di Sumatera sudah ada, Kalimantan sudah ada. Harusnya, seperti di Natuna ada sistem aplus," katanya.

Artinya, kata Agus, pesawat tempur tetap siap siaga melakukan patroli di kawasan perbatasan, tetapi harus ada pergantian personel yang bertugas mengoperasikan.