Cerita Mantan KSAU: Saat Pesawat Asing Abaikan Kedaulatan Udara RI karena Terbiasa

Kompas.com - 15/02/2020, 22:33 WIB
Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purn) Agus Supriatna
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna memiliki cerita unik saat menjabat Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa tahun silam.

Agus menyampaikan ceritanya saat menjadi pembicara pada diskusi "Technology and Security: Whats Next?" di @amerika Pacific Place, Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Agus menuturkan, saat itu ada pesawat asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin.

Dia kemudian memerintahkan pasukannya menggunakan Sukhoi untuk memaksa pesawat asing itu turun.

Baca juga: Kedaulatan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD 1945

Setelah diperiksa, pesawat tersebut ternyata mengangkut pasukan PBB dari Timor Leste ke Timur Tengah.

Dari pemeriksaan pula diketahui bahwa kru pesawat sudah mengantongi izin memasuki wilayah udara negara lain, seperti Singapura, Malaysia, hingga Thailand, kecuali dari otoritas Indonesia.

"Saya tanya kenapa enggak ada izin? Kata mereka sudah berapa kali lewat sini aman. Akhirnya, mereka didenda. Tetapi, dulu dendanya masih murah," kata Agus dikutip Antara.

Namun, kata dia, sekarang peraturan perundang-undangan sudah menerapkan hukuman yang lebih berat dan denda yang lebih besar jika ada pesawat melanggar wilayah kedaulatan RI.

Dalam kesempatan itu, Agus meminta pemerintah memasang radar di daerah yang hingga kini belum memiliki alat yang memiliki fungsi pendeteksi tersebut. 

Menurut dia, wilayah-wilayah tersebut harus segera dilengkapi radar, baik radar militer maupun penerbangan sipil.

"Kalau semua sudah tertutupi dan terintegrasi dengan baik, tidak mungkin ada pesawat asing akan masuk. Itu harus dipenuhi," kata Agus.

Diakui Agus, alat utama sistem persenjataan (alutsista) RI masih kurang. Apalagi jika mengingat luasan Indonesia yang relatif besar. Namun kondisi ini bisa disiasati.

Baca juga: Arti Penting Kedaulatan Udara, Belajar dari Kasus Qatar

"Kesiapan alutsista harus ada di wilayah-wilayah kita, misalnya di Sumatera sudah ada, Kalimantan sudah ada. Harusnya, seperti di Natuna ada sistem aplus," katanya.

Artinya, kata Agus, pesawat tempur tetap siap siaga melakukan patroli di kawasan perbatasan, tetapi harus ada pergantian personel yang bertugas mengoperasikan. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X