Mahfud MD: Presiden Jokowi Tegaskan Kedaulatan NKRI Tak Bisa Ditukar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa kedaulatan NKRI tidak bisa ditukar dengan apa pun.

Menurut Mahfud, pada awal jabatannya, Presiden Jokowi langsung mengadakan rapat di atas kapal dalam rangka pengamanan laut di wilayah Natuna.

"Saat itu menegaskan bahwa tidak sejengkal batas pun, dimasuki tanpa izin dan persetujuan pemerintah karena menurut presiden kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apa pun," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan Pantura yang Dikirim ke Natuna

Kemudian, kata dia, setahun lalu Presiden Jokowi memerintahkan agar pengamanan terhadap Natuna diperkuat.

Jokowi menilai, negara harus hadir dalam hal ini setidaknya untuk dua hal.

"Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu, peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri di sana," ujar Mahfud.

Terkait dengan aktivitas nelayan itu sendiri, Mahfud MD akan mengirim 120 orang nelayan dari Pantura Jawa ke Natuna untuk melakukan aktivitas laut.

Hal tersebut juga sebagai salah satu pelaksanaan atas perintah Presiden Jokowi agar negara bisa hadir dan memastikan bahwa perairan Natuna adalah milik Indonesia.

"Kita koordinasikan terus mulai hari ini dengan instansi terkait, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Baca juga: Soal Natuna, Puan: Tak Ada Alasan Wilayah Indonesia Diklaim Negara Lain

Diketahui, beberapa kapal milik China memasuki perairan Natuna dan mengambil ikan secara ilegal di kawasan tersebut.

Tidak hanya itu, China mengklaim wilayah Natuna merupakan bagian dari wilayahnya dan masuk ke dalam nine dash line.

Adapun nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS.

Padahal, Natuna sepenuhnya milik Indonesia berdasarkan konvensi internasional tentang laut dan perairan, yaitu UNCLOS tahun 1982.

Batas perairan Natuna yang dilanggar China merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).